SBY mengincar Sri Mulyani, elite Golkar menjodohkan JK dengan Prabowo. Amerika bermain mata.
BUTIRAN salju membasuh lembut Wapres Jusuf Kalla (JK) beserta rombongan saat mendarat di Bandara International Dulles, Rabu (4/2) pukul 10.12 waktu Washington DC. Ketua Umum DPP Partai Golkar yang didampingi istri tercinta, Mufidah Kalla, tiga orang putra-putrinya, adik, serta staf wapres, itu bergegas mengusir dingin.
Namun, nun jauh di Tanah Air, anak buah JK di Golkar, justru tengah sibuk menepis “hawa panas” yang sedang menerpa partai menjelang Rapat Konsultasi Nasional (rakonnas). Partai pemenang Pemilu 2004 itu tengah dirundung konflik terkait Pilpres 2009: apakah tetap duet dengan SBY atau mengajukan capres sendiri.
Bara api pertentangan semakin membesar setelah Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang digelar 8-9 Februari 2009 menghasilkan rekomendasi untuk menunda penetapan cawapres hingga usai pemilu legislatif. Putusan ini dibaca elite Golkar sebagai pengingkaran komitmen SBY untuk tetap berduet dengan JK di Pilpres 2009.
Kondisi tersebut diperparah dengan guyuran komentar Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Achmad Mubarok yang berandai-andai Golkar cuma dapat 2,5 persen suara di pemilu legislative mendatang. “Itu prediksi yang keterlaluan, itu sama saja pelecehan,” ujar Wasekjen Partai Golkar Ahmadi Nur Supit, Kamis (12/2).
Tak hanya elite Golkar, Presiden SBY selaku Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat pun ikut meradang. Dengan dalih menjaga hubungan baik dengan JK yang sedang lawatan ke luar negeri, SBY langsung menegur keras Mubarok.
Meski SBY sudah turun tangan, genderang perang sudah telanjur didengungkan. Elite-elite Golkar pun merapatkan barisan. Tanpa melibatkan JK secara langsung, mereka menyusun skenario untuk menghadapi kemungkinan cerai Golkar-Demokrat. Di bawah komando Ketua Harian Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Firman Soebagyo, mereka bergerak.
Tak hanya elite Golkar, mantan tim pendukung JK di Pilpres 2004 yang dikoordinasi Lembang 9 pimpinan Alwi Hamu juga dilibatkan. “Mereka sudah pada satu kesepakatan untuk mengajukan JK sebagai capres,” ujar sumber yang terlibat dalam penyusunan skenario tersebut.
Mereka sebenarnya tak terlalu menggubris lontaran Mubarok soal prediksi perolehan suara Golkar. Yang membuat mereka tergerak untuk secepatnya merapatkan barisan karena mendapat bocoran dari markas Demokrat : SBY bakal menggaet Menkeu Sri Mulyani sebagai kandidat cawapres.
“Itu membuat mereka yakin jika JK bakal dilepas. Nah, daripada digantung lama, mereka langsung bersikap,” ungkapnya. “Pengajuan JK sebagai capres Golkar juga sekaligus untuk menghadang manuver Sri Sultan yang merapat ke PDIP,” tambahnya.
Untuk memuluskan misi tersebut, mereka akan membawa hasil kesepakatan tersebut ke forum Rakonnas Golkar bulan ini agar terlegitimasi. Dalam forum tersebut, mereka akan mendesak agar putusan soal capres mengakomodasikan keinginan DPD-DPD Golkar seluruh Indonesia.
Yang menarik, selain menjagokan JK sebagai kandidat capres, mereka juga sudah menemukan nama untuk posisi cawapres, yakni Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
“Ya, wacana (duet JK-Prabowo) memang ada, bukan karangan belaka,” ujar Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Suhardi, kepada Indonesia Monitor, Jumat (13/2). Namun, ia mengaku jika pemunculan wacana tersebut bukan dari pihaknya. “Itu bukan rencana kita,” tambahnya.
Ahmadi Nur Supit mengakui, memang ada gerakan-gerakan di Golkar menyikapi ulah elite Demokrat yang mereka nilai arogan. Termasuk gerakan menduetkan JK dengan Prabowo. “Tapi, itu bukan atas nama partai, masih gerakan pribadi,” ujarnya.
Soal rencana mengarahkan forum rakonnas untuk menetapkan capres, menurut Ahmadi, mungkin saja terjadi. Selama ini, berdasarkan aturan partai, putusan rapimnas hanya bisa dianulir oleh dua lembaga, yakni musyawah nasional (munas) dan rapimnas itu sendiri. Namun, itu bisa disiasati.
“Kalau (di forum rakonnas) semua hadir, pleno juga hadir semua, bisa saja. Mengapa musti mengulur-ulur waktu, kan lebih hemat dan efektif,” tandasnya.
Yang pasti, lanjut Ahmadi, untuk melanjutkan duet SBY-JK sangat kecil kemungkinannya. Bukan karena SBY tengah bersiap-siap menggaet Sri Mulyani, tapi lebih pada faktor untung-rugi dalam menjalin kerjasama. Selama ini, elite Golkar merasa mereka hanya dijadikan “pemadam kebakaran”.
“Untuk hal-hal yang tidak populer di masyarakat, Golkar harus tampil di depan. Untuk hal yang sebaliknya, yang tampil mereka. Ini kan tidak fair. Makanya, tidak gampang untuk menjalin koalisi lagi antara SBY dan JK,” ungkapnya.
Kader Golkar dari kelompok Iramasuka (Irian/Papua- Maluku-Sulawesi- Kalimantan) , Marwah Daud Ibrahim sepakat untuk memupus kerjasama dengan Demokrat. Dia menilai, beberapa kampanye mereka tidak fair dengan mengklaim keberhasilan pemerintah sebagai keberhasilan SBY, bukan SBY-JK.
Marwah juga menegaskan, siapapun yang bakal muncul sebagai capres Golkar, harus melalui proses sesuai aturan partai. “Idealnya memang ketua umum partai jadi capres, namun itu harus berdasarkan keputusan partai, bukan kemauan ketua umum,” ujar Marwah kepada, Rabu (11/2).
Terkait capres dan cawapres yang akan diajukan Golkar, Marwah melihat kesan DPP memperlambat mekanisme pencalonan dan menetapkan siapa yang akan dicalonkan. “Golkar harus segera memutuskan dan mengumumkan mekanisme seperti apa yang disepakati, karena waktunya sudah sangat dekat. Tetapi saya selalu yakin, biasanya Golkar bisa mencari solusi,” katanya.
Salah satu kandidat capres Golkar, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengungkapkan, DPD-DPD Golkar sebenarnya sudah mengajukan nama orang, antara 5-7 orang, sebagai bagian dari proses penjaringan capres Golkar. Dari nama-nama itu, kemudian di-ranking dan ditanyakan ke calon pemilih, siapa yang paling layak dipilih.
“Nanti kita lihat apa yang akan terjadi dari proses-proses itu. Nanti akan tahu sendiri, saya tidak akan membuka karena ini rahasia dapur,” ujar Sultan Selasa (10/2).
Wakil Direktur Eksekutif LPP DPP Golkar, Jeffrie Geovanie menilai, jika tidak ada deal baru antara SBY dan JK, sudah sepantasnya bila JK mencapreskan diri. Sebagai ketua umum, dia memiliki kesempatan lebih besar untuk menggunakan Golkar sebagai kendaraannya.
“Bila ini terjadi, saya yakin akan terjadi juga perubahan yang besar atas persepsi masyarakat, yang tadinya hanya beranggapan JK sebagai cawapres, beralih menjadi JK sebagai capres pilihan mereka. Dengan modal tingkat kedikenalan yang hampir sama dengan SBY, ditambah potensi besar Partai Golkar, JK sangat mungkin bisa menggantikan SBY,” papar Jeffrie.
Syarat yang utama dan pertama, kata dia, ada pada diri JK sendiri. “Maukah ia berniat dan menanamkan persepsi bahwa dirinya capres, bukan cawapres. Jika niat dan persepsi sebagai capres sudah tertanam, saya yakin ada proses mestakung (semesta mendukung). Yakni suatu proses politik yang wajar untuk mengantarkan JK sebagai presiden,” tandasnya.
Pengamat politik Universitas Nasional (Unas) Alfan Alfian melihat, pada akhirnya keputusan di Golkar akan ditentukan oleh adu kekuatan antar faksi yang saat ini ada di tubuh Golkar. “Itu apabila Golkar tidak digandeng lagi oleh SBY,” ujar Alfan, Rabu (11/2).
Menurutnya, terjadi perkembangan politik yang sangat dinamis di Golkar pasca ketegangan antara Golkar dan Demokrat. Elite-elite Golkar yang selama ini takut melakukan inovasi politik yang bertentangan dengan ketua umum, mulai berani menunjukkan manuvernya.
“Faksi-faksi di internal ini memiliki skenario politik yang berbeda. Tinggal menunggu siapa faksi yang terkuat untuk menggolkan skenarionya, ” tuturnya. Yang pasti, kata dia, peluang terjadinya pecah kongsi duet SBY-JK sangat besar. Hal ini sebenarnya sudah ada indikasi perpecahan di antara mereka sejak 100 hari pemerintahan SBY-JK. Ini tahun terakhir pemerintahan, dan gejala-gejala perpecahan sudah muncul.
“Kelihatannya, SBY mempunyai pertimbangan- pertimbangan politik terkait popularitas JK. Popularitas JK itu memang naik-menurun. Sementara popularitas SBY sangat tinggi. Jadi, mungkin melihat perkembangan sekarang, SBY yakin tanpa berpasangan dengan JK pun dia akan menang. Seolah-olah SBY sudah merasa tidak butuh untuk berduet lagi dengan JK,” paparnya.
Kelompok JK, kata dia, juga tidak hanya terpaku pada satu skenario saja. Ipar JK, Aksa Mahmud, misalnya, mulai mendekati partai-partai Islam sebagai bagian dari rancangan skenario lain sebagai alternatif apabila memang JK tidak dipakai lagi oleh SBY. “Sementara, kelompoknya SBY sekarang juga tengah menyusun skenario politik tersendiri,” tuturnya.
Jadi, siapa menelikung siapa?
SBY-JK: Kurangi Kesalahpahaman
Senin, 23 Februari 2009 | 00:14 WIBCikeas, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, Minggu (22/2) malam, akhirnya bertemu di kediaman pribadi Presiden di Puri Cikeas Indah, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat.
Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar 40 menit itu, keduanya sepakat mengurangi kesalahpahaman dalam dinamika politik pada masa mendatang.
”Sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Presiden Yudhoyono dan Wapres Kalla juga sepakat untuk terus membina hubungan baik kedua partainya,” kata Juru Bicara Kepresidenan Andi Mallarangeng dalam keterangan pers di kediaman pribadi Presiden.
Menurut Andi, kalau hubungan Partai Demokrat dan Partai Golkar berlangsung dengan baik, pemerintahan pun akan berjalan dengan baik.
Presiden Yudhoyono, kata Andi, sama sekali tidak menyinggung kesiapan Kalla sebagai calon presiden.
Seusai pertemuan, Presiden Yudhoyono maupun Wapres Kalla sama sekali tidak memberikan keterangan. Presiden hanya memberikan pengarahan kepada Andi untuk disampaikan kepada wartawan yang dicegah masuk ke Kompleks Puri Cikeas Indah. Adapun Wapres Kalla, sama seperti saat datang dengan mobil kepresidenan B 1084 BD, membuka jendela dan memberikan salam dengan lambaian tangan kepada wartawan.
Menurut Andi, Presiden sempat menanyakan kepada Wapres Kalla bagaimana menjaga hubungan dengan baik di antara kedua partai.
”Keduanya sepakat untuk terus menjaga hubungan yang baik. Dengan demikian, pemerintah yang berjalan pun akan berlangsung dengan baik pula. Kalau pemerintahan berjalan, artinya ini sesuai dengan amanat rakyat,” kata Andi.
”Oleh karena itu, Presiden dan Wapres Kalla sepakat mengurangi kesalahpahaman dalam dinamika politik yang berjalan,” lanjutnya.
Berdasarkan catatan Kompas, pertemuan keduanya baru terjadi setelah Wapres Kalla menunggu selama seminggu sejak pulang dari kunjungan kerjanya ke Jepang, Amerika Serikat, Belgia, dan Belanda pada 15 Februari lalu.
Sebelum menemui Presiden di Cikeas, Minggu, Wapres menjamu makan malam peraih Nobel Perdamaian 2008, Martti Ahtisaari, di kediamannya. Ahtisaari dijadwalkan mengunjungi Aceh Selasa besok.
Tidak selayaknya
Di Jombang, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi mengingatkan, Yudhoyono-Kalla tidak selayaknya saling berkomentar soal kesiapan masing-masing maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2009.
”Cukup keputusan partainya saja dan disampaikan secara santun. Jika begini, rakyat blenger (muak),” ujar Hasyim seusai rapat senat terbuka wisuda program sarjana dan pascasarjana di Universitas Darul ’Ulum, Jombang, Jawa Timur.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng Jombang KH Salahuddin Wahid mengemukakan, peran Kalla yang saat ini relatif sentral dalam pemerintahan yang dipimpin Yudhoyono secara alamiah memang akan menimbulkan gangguan dalam pemerintahan itu sehubungan dengan pernyataan kesiapan Kalla maju sebagai calon presiden.
Di Magetan, Ketua Majelis Penasihat Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Amien Rais mendukung sikap Jusuf Kalla yang berpendirian untuk maju menjadi calon presiden dari Partai Golkar. (har/day/ink/apa)
Filed under: Berita Politik, Pemilu 2009, Politik | Tagged: Berita Politik, capres, cawapres, partai politik, Pemilu 2009, serba serbi politik, Tahukah Anda? | Leave a comment »
BOLO DHEWE 