Demokrasi Yang Keterlaluan

CHAIDIR RITONGA

Ini berita menarik. Beberapa negara di Asia dianggap melakoni demokrasi secara berlebihan, bisa juga disebut keterlaluan. Too much democracy, kata Jonathan Tepperman pada Newsweek terbitan minggu kedua Juli 2008. Di bawah judul ‘One Mob, One Vote,’ negara-negara Asia digambarkan telah melakukan kesalahkaprahan yang parah. Demokrasi menjadi dalih melakukan anarki, meneruskan tradisi otoriter.

Pada saat negaranegara barat yang melahirkan dan mempraktekkan demokrasi mulai mengurangi ‘kebebasan yang tidak terbatas’ menjadi kebebasan yang terkendali, negara-negara di Asia justru sedang kemaruk atau di amuk demokrasi yang berlebihan. Di Korea Selatan, pasar bebas yang merupakan bagian daripada demokrasi ekonomi dilawan dengan demonstrasi yang juga bagian daripada demokrastisasi.

Praktek Demokrasi
Pemerintah Korea Selatan dipaksa mencabut kembali kebijakan penghapusan larangan impor pangan dari Amerika Serikat terutama daging sapi. Demokrasi ekonomi berhadap-hadapan dengan demokrasi politik. Penolakan penghapusan larangan impor daging sapi yang telah berlaku selama empat tahun terakhir sedemikian marak. Ujungnya meminta Presiden Korea Selatan, Lee Myung-Bak mundur, yang justru baru terpilih secara demokratis.

Hampir semua komponen keuatan Korea Selatan turun ke jalan, termasuk anak-anak sekolah, tokoh agama dan terutama tukang kompor (agitator).  Dimotori tokoh-tokoh sayap kiri yang tergabung dalam asosiasi-asosiasi perdagangan yang agresif mempersoalkan peningkatan hubungan perdagangan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Termasuk di dalamnya protes terhadap pemotongan anggaran belanja sebagai bagian daripada langkah antisipasi atas kenaikan harga minyak dunia dan krisis pangan.

Kejadian yang relatif sama juga terjadi di Thailand. Protes atau demonstrasi jalanan dimulai pada Bulan Mei 2008 yang baru lalu. Isunya dimulai dengan soal yang sederhana yaitu masalah-masalah ekonomi seperti kenaikan harga BBM yang lalu kemudian meluas kearah isu sengketa perbatasan antara Thailand dengan Cambodia (Kamboja). Namun yang mendasari protes jalanan itu sesungguhnya adalah perseteruan yang berkepanjangan antara pendukung Mantan PM Thailand Thaksin Shinawarta dengan lawan-lawan politiknya.

Lawan-lawan politik Thaksin antara lain adalah militer dan Kerajaan yang khawatir dengan penguatan kelompok kelas menengah dan masyarakat pedesaan yang terus terakumulasi. Kondisi itu jelas akan sangat mungkin menjadi ancaman bagi eksistensi kerajaan dan hegemoni militer selama ini. Diasumsikan sebagai ancaman atau gangguan terhadap stabilitas dalam pengertian yang luas. Dan Perdana Menteri Samak yang dianggap pendukung Thaksin harus diturunkan.

Sekali lagi,  PM Samak sendiri baru saja terpilih melalui pemilihan yang demokratis. Sekarang, sudah ada skenario menurunkannya melalui demonstrasi jalanan yang masif, antara lain dengan mengurangi jumlah anggota legislatif di parlemen dan sangat mungkin terjadi kudeta militer sebagaimana terjadi pada tahun 2006 yang memaksa Thaksin turun dari kursi PM setelah di demo secara luas atas nama demokrasi namun ditutup dengan kudeta yang menafikan demokrasi.

Demikian juga di India, yang dianggap salah satu negara paling  demokratis di dunia. Namun akhir-akhir ini terjadi kekisruhan di parlemen karena ulah partai-partai oposisi yang dituduh oleh Ketua Parlemen Somnath Chatterjee, melakukan upaya yang terus menerus untuk menggulingkannya dari kursi parlemen. Upaya-upaya itu diteruskan dengan melakukan penyerangan secara fisik terhadap properti milik pemerintah, bus, dan kereta api sehingga menimbulkan efek negatif kepada kinerja ekonomi. Sehingga pemerintah akan lumpuh lebih-lebih dalam menghadapi kenaikan harga minyak bumi dan krisis pangan.

Tradisi Otoriter
Semua protes atau demo jalanan serta perilaku destruktif lainnya di hampir semua negara-negara di Asia yang dibungkus atas nama demokrasi adalah manifestasi daripada tradisi masyarakat kita yang otoriter dan sudah membudaya. Budaya otoriter itulah yang juga digunakan oleh kepentingan asing didalam mendikte negara-negara Asia tersebut. Atas nama demokrasi Amerika Serikat memasuki Korea Selatan, India, Thailand, Taiwan dan Indonesia. Tetapi pintu masuknya seringkali menggunakan kekuatan militer yang lebih bisa memahami karakter masyarakat yang otoriter.

Dilain pihak, penyikapan terhadap demokrasi yang rapuh itupun akhirnya dilawan dengan pola yang sama, demonstrasi atau protes jalanan yang biasanya berujung kepada tindakan destruktif. Dalam banyak kasus bahkan melibatkan kekuatan militer. Inilah salah satu masalah besar bangsa-bangsa di Asia. Bagaimana kita bisa melepaskan diri dari tradisi otoriter yang seringkali tampil dengan wajah yang beringas.

Tradisi otoriter, diakui atau tidak, memang menjadi bagian kehidupan kita sehari-hari. Lingkaran setan kemiskinan dan kebodohan telah melestarikan tradisi otoriter itu. Tidak sekedar antara penguasa dengan yang dikuasai. Tidak hanya antara majikan dengan pekerja, melainkan melampaui batas-batas akal sehat rasional kita. Murid telah semakin otoriter terhadap guru sekolah yang sangat lemah di tengah budaya hedonisme,  konsumerisme dan materialisme yang semakin memenjara kita semua.

Anak-anak pun sudah semakin otoriter kepada orangtua yang justru dianggap otoriter oleh si anak. Rakyat yang tidak berhak, secara terbuka menguasai lahan perkebunan yang bukan miliknya. Dan atas nama demokrasi, atas nama kemiskinan, mereka mempunyai hak bertindak anarkis dan otoriter menggarap dan menguasai lahan perkebunan milik negara. Ironisnya, aparatur hukum seperti tidak berdaya. Lumpuh karena kegamangan memaknai demokrasi.

Demokasi Indonesia
Indonesia termasuk diantara negara-negara Asia yang tengah  berada dipersimpangan jalan meninggalkan tradisi otoriter menuju era demokrasi. Menjadi bertambah unik mengingat kondisi bangsa Indonesia yang sangat heterogen. Heterogenitas itu masih ditambah dengan rentang geografis yang sangat luas. Tradisi, budaya dan kearifan lokal begitu beragam. Dan semuanya  tentu menjadi  ruang atau tempat yang ramah bagi demokrasi, yang berlebihan.
Sejak reformasi bergulir, praktek demokrasi menjadi landasan peri kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Tetapi demokrasi seperti apakah yang sesuai bagi kita yang belum bisa sepenuhnya melepaskan diri dari tradisi otoriter, memang menjadi sesuatu yang krusial.

Semua pranata sosial telah luluh lantak. Semua yang berbau status quo menjadi haram. Wajah konstruksi sosial kita menjadi begitu beringas. Di era dimana militer mempraktekkan kekuasaan yang otoriter, wajah bangsa ini nampak beradab dan lebih ramah. Apakah demokrasi berarti kebebasan tanpa batas termasuk menjadi begitu beringas?

Pertanyaan itu kini ditanyakan oleh bangsa-bangsa lain yang telah mempraktekkan demokrasi ratusan tahun. Demokrasi dalam kosakata negara-negara demokrasi barat ialah prinsip-prinsip egalitarian dalam semua aspek kehidupan. Tidak sekedar pengertian harfiah demos dan cratos, melainkan menjadi tradisi dan budaya saling menghargai sesama umat manusia satu sama lain, bukan sebaliknya.

Kita telah belajar berdemokrasi sejak bangsa ini merdeka dari penjajahan. Namun sejauh ini kita masih gagal. Dan dalam setiap kegagalan itu, biasanya kita masih harus kembali ke titik nol. Pada saat negara-negara demokrasi seperti Amerika Serikat berhasil menyederhanakan sistem demokrasinya, kita justru sebaliknya. Kita makin jauh dari prinsip egalitarian. Dengan satu kali demonstrasi atau unjuk rasa, kita mendiktekan kehendak secara otoriter. Kini sesungguhnya kita lebih otoriter ketimbang militer. Kita lebih beringas daripada tentara.

Apabila pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Parpol peserta pemilu bertambah menjadi 33, maka kita sesungguhnya menerapkan demokrasi yang berlebihan dan keterlaluan. Kita telah menggali semakin dalam kuburan yang akan mengubur hidup-hidup ‘NKRI’. Betapa lemahnya pemerintahan SBY-JK yang bermitra atau diawasi oleh 24 Parpol peserta pemilu 2004 yang lalu. Bagaimanakah bentuknya bilamana jumlahnya menjadi 33?

Pemerintahan SBY-JK seyogianya memiliki kerangka dasar dan format demokrasi yang paling sesuai bagi Indonesia. Tanpa itu, potensi NKRI menjadi berkeping-keping semakin menemukan momentumnya. Diperlukan langkah-langkah antisipatif melalui penyusunan grand design bentuk demokrasi yang sesuai serta penyederhanaan seluruh pranata demokrasi itu. Demokrasi yang sesuai bagi kita ialah yang membuat kita lebih beradab, manusiawi dan lebih ramah. Demokrasi yang berlebihan atau keterlaluan hanya akan membuat kita kembali ke titik nol.

Penulis adalah Kolumnis , Email: Chaidirritonga@ Yahoo.co. id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: