Ada Apa Dengan Bangsaku?

Oleh Eddi Elison

Setiap kali menonton acara berita di berbagai stasiun televisi, benak kita terenyuh. Berbagai jenis demo yang merebak di antero Tanah Air, bagaikan rutinitas tersendiri bagi stasiun-stasiun televisi. Bayangkan, dari kepala desa sampai presiden didemo rakyat, mahasiswa, kelompok LSM atau golongan tertentu. Jika mahasiswa mendemo dosen atau rektor,  siswa SD sampai SMU pun tidak mau ketinggalan. Guru atau Kepala Sekolah didemo dengan berbagai penyebab. Guru menampar didemo. Kepala Sekolah dipindah, siswa protes dengan demo, bahkan ada yang merusak.

Eksekusi atau vonis pengadilan didemo. Penggusuran dilawan dengan demo. Kalah Pilkada langsung demo. Polisi, marinir, paskhas pun ditantang dengan demo. Pokoknya sepertinya tidak ada lagi kejadian yang tidak berbuntut demo. Belum lagi soal konflik. Di mana-mana terjadi konflik. Ya, konflik antarlembaga negara, antarsuku, antardesa, antarpetugas keamanan, antarmahasiswa, antarsiswa, antarpenduduk, antarsupir angkutan umum atau antarkenek angkot dan sebagainya, merupakan catatan sehari-hari di mass-media cetak atau elektronik. Seakan-akan telah terjadi revolusi revolusi kecil-kecilan, sehingga jika ada yang mengkoordinasi secara nasional bukan mustahil akan pecah revolusi besar yang mengundang chaos!
Apalagi sikap rakyat pun semakin berani, bahkan cenderung brutal. Pencuri motor dipukuli, bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Jalan tol dicegat/dihalangi dengan batang-batang pohon.

Rasanya tidak masuk akal, ketika koran menulis, besi bantalan rel kereta api atau mor-mornya dicuri, kabel listrik/telefon di beberapa tempat tak luput dari tangan-tangan maling. Lebih dahsyat lagi, ada tiang besi menara listrik pun digergaji. Peti besi ATM digarong/dibawa kabur. Semua iu menerbitkan pertanyaan; Ada apa dengan bangsaku yang tercinta ini?

Jawaban yang rasanya paling relevan adalah mengemukakan fakta tentang kemiskinan dan pengangguran, karena kedua unsur tersebut merupakan bagian terpenting dari hajat hidup rakyat, sehingga seseorang bisa menjadi pencuri, perampok, penggarong, pembunuh, melacurkan diri, emosional, nekad atau jadi TKI ilegal yang penuh risiko dan lain sebagainya. Bahkan ada yang terpaksa menjadikan demo sebagai profesi.
Apalagi program pembangunan pemerintah cenderung tidak memihak rakyat miskin. Dalam APBN 2008 tercantum; bayar cicilan utang Rp.88 triliun, subsidi untuk pangan Rp.5 triliun, subsidi pupuk Rp.8 triliun, subsidi benih Rp.375 miliar, bantuan sosial Rp.67 triliun.

Dari catatan BPS seperti dipidatokan SBY (16/8), penduduk miskin tahun 2007 16,6% dibandingkan 2006 (17,7%), sementara catatan Bank Dunia 49%, berarti jumlah rakyat miskin kian meningkat. Angka BPS dipakai SBY dan angka Bank Dunia dipakai Wiranto, sehingga kedua purnawirawan jenderal itu berpolemik. Selama tiga tahun belakangan ini angka angka pengangguran juga menanjak. Utang luar negeri per 31 Des. 2006 Rp.1.318,2 triliun, sementara aset negara Rp.1.253,7 triliun, sehingga versi akuntasi mestinya negara bangkrut.

Jurang Miskin Dan Kaya

Yang menarik, konsultan Merrill Lynch and Capgemini (Singapura) Oktober 2007 merilis populasi individu dengan kekayaan bersih lebih dari USD 1 juta (Rp.9 miliar) di Indonesia tumbuh 16%. Penambahan jumlah orang kaya di Indonesia itu jauh di atas rata-rata pertumbuhan orang kaya di dunia yang hanya 8,3%. Catatan Merrill Lynch lainnya yang bisa dikemukakan,  terdapat 18.000 orang Indonesia yang tinggal di Singapura termasuk kaya dari 6.660 jutawan, dengan pendapatan meliputi USD 87 miliar.

Data-data tersebut menunjukkan; bahwa di Indonesia orang miskin makin miskin, orang kaya semakin kaya.
Bukti lainnya menunjukkan jumlah kabupaten tertinggal 199 kab. Yang bisa dientaskan hanya 40 kab. Sementara dari 70.600 desa di seluruh Indonesia yang tertinggal 32.000 desa. Artinya, rakyat di pedesaan umumnya miskin.

Jika rakyat jadi nekat, berani dan brutal demi menyambung kehidupannya, sebaliknya kaum “the haves” semakin berusaha memperkaya diri/korupsi seperti yang diungkapkan Transperency International Indonesia (TII);  lembaga terkorup di sini selama 2006 adalah; Parlemen/legislatif , peradilan, polisi, parpol, perizinan/registras i, dunia usaha, pajak, militer, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, ornop, media dan keagamaan.

Korupsi yang oleh PBB digolongkan “extraordinary crime” dan menghancurkan kehidupan umat manusia, di Indonesia masih tergolong tinggi,  berada ranking 9 (versi CPI) di dunia. Pemberantasannya dinilai banyak pihak masih memakai sistem “tebang pilih” . Bahkan temuan BPKP per 30 April 2007 menemukan kerugian negara di departemen dan lembaga negara Rp.9,858 triliunan. Tidak hanya rupiah tetapi juga ringgit Malaysia  5.328 juta, francPrancis (FrF) 0,245 juta dan USD 29.927. Sebagian terjadi terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Apakah semua ini terjadi, karena seperti didata WHO selama 2006, sekitar 26 juta rakyat Indonesia mengalami gangguan jiwa seperti cemas, panik,  depresi dan gangguan jiwa ringan?

Fasal UUD Tak Terwujud

Suatu hal yang sulit dibantah, bahwa perbedaan menyolok antara dan  miskin, karena Indonesia melakukan praktek liberalisme dan kapitalisme dengan mengalihkan fokus industrialisasi, yang umumnya dikuasai oleh faham kapitalisme, padahal negara ini adalah negara agraris. Hal ini mengingatkan kita pada pernyataan Bung Karno: “Mempergunakan industrialisme ini untuk membuat kayanya satu bagian kecil daripada manusia dan membuat sengsaranya sebagian besar daripada manusia.” (Kuliah Umum di depan Seminar Pancasila, Yogyakarta, 21 Februari 1959).

Dengan demikian ekonomi kekeluargaan seperti dituntut UUD 1945 pasal 33, telah berubah menjadi ekonomi liberal dengan sistem kapitalistik yang umumnya mendominasi perkotaan, sehingga yang tumbuh pesat adalah mall, apartemen, sementara pertumbuhan pedesaan yang dihuni mayoritas rakyat tersendat-sendat. Pasar bebas, untung/rugi menjadi acuan. Peran pemerintah dibuat seminim mungkin, sehingga kesejahteraan rakyat yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah sulit diwujudkan, konon pula mewujudkan UUD 1945 Pasal 34: “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.” Apalagi beban negara semakin berat, mengingat bertambahnya lembaga-lembaga negara, yang saat ini sudah mencapai 52 dalam bentuk komisi, dewan atau badan.

Tak heran jika banyak pimpinan dan anggota lembaga-lembaga tersebut dapat digolongkan makan “gaji buta” karena pacekelik kerja yang tidak jelas, namun menikmati fasilitas negara, menyedot dana APBN  yang diambil dari dana rakyat. Sungguh ironis, mayoritas rakyat yang “hidup segan mati tak mau” itu harus membiayai pimpinan dan lembaga-lembaga negara yang tidak pasti kerjanya untuk kepentingan rayat. Dengan demikian penyelenggaraan negara saat ini banyak yang menyimpang secara subtansial dari jiwa, semangat dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, termasuk melupakan sejarah perjuangan bangsa dan para founding fathers.

Harus diakui semua itu adalah akibat. Ya, akibat diamendemennya UUD 1945 oleh MPR Periode 1999-2004, sebanyak 4 kali Apalagi amandemen tersebut, (disosialisasikan Setjen MPR sebagai “adendum”) baik secara filosofi, substantif, prosedural/hukum dan metodologis keliru, jelas merupakan sumber dari segala ketidakmampuan plus penyimpangan dalam praktek penyelengaraan negara dan tata kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya mengantar timbulnya berbagai krisis diawali oleh krisis konstitusi, kemudian krisis multidimensial. Bahkan merambah tatanan ekonomi, ideologi, politik, hukum dan HAM sosial budaya, hankamnas dan varian disintegrasi.

Kepentingan Asing, Bukan Rakyat

Dari fakta yang ada, jelas ke-4 amandemen yang dilakukan MPR pada 1999-2002 merupakan manipulasi dari tuntutan reformasi. Perubahan UUD 1945 pada dasarnya bukan memenuhi tuntutan reformasi, tetapi sengaja menunggangi reformasi, demi memenuhi kehendak asing (NDI = National Democratic Institute (AS), seperti yang diakuinya sendiri dalam laporannya tentang Asia: Indonesia, Maret 2002. Dalam “menggarap” Indonesia NDI memakai anteknya CETRO (Central for Electoral Reform), sebuah LSM yang dibiayai oleh UNDP, USAID, NDI dan British Embassy dan beberapa yayasan asing lainnya.

Sekitar 207 anggota MPR memprediksi,  akibat campur tangan asing, nilai-nilai Pancasila akan tererosi dan memprorak-porandaka n cita-cita Proklamasi 1945, sehingga dalam sidang-sidang MPR menentang adanya perubahan/amandemen , karena akan merusak tatanan kenegaraan di kemudian hari. Karena ditentang oleh 207 anggotanya, kemudian dilakukan voting. Sayang, Fraksi ABRI memberikan suara abstain, padahal sikap tersebut bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, sehingga program NDI dapat terlaksana.
Dengan demikian, jika saat ini rakyat miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya, memberi gambaran bahwa penyelenggara negara lebih berpihak kepada asing daripada rakyat sendiri. Oleh karena itu, rakyat harus bangkit untuk mengembalikan UUD 1945 (murni) yang tegas memihak pada kepentingan rakyat.***

* Penulis adalah Mantan Wartawan , Penyelenggara Pancasila Center DHN 45, Aktivis Yayasan Kepada Bangsaku, Wasekjen Komnas Penyelamat Pancasila dan UUD 1945

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: