Gubernur Aceh Diminta Kawal Reintegrasi

Kader Partai Aceh tewas ditembak.

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf agar mengawal proses reintegrasi pascakonflik di Aceh. “Masih saya dengar saling curiga meskipun skalanya makin kecil. Itu biasa terjadi dalam proses reintegrasi,” kata Yudhoyono dalam jumpa pers seusai salat Jumat di Masjid Baiturrahim di kompleks Istana Negara kemarin.

Presiden mengakui upaya membangun kembali rasa saling percaya di Aceh akan memerlukan waktu. Dalam proses itu, katanya, semua pihak bertanggung jawab atas berhentinya konflik bersenjata dan menjaga agar Aceh tetap berada dalam Negara Kesatuan RI. “Saya ingatkan agar proses yang begini baik kita syukuri. Jangan sampai ada masalah-masalah yang mengganggu proses ini.”

Pernyataan Presiden itu disampaikan berkaitan dengan telah berakhirnya masa tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias. Presiden juga meminta Gubernur Aceh melanjutkan rehabilitasi pascabencana tsunami, yang melumat sebagian kawasan tersebut pada akhir 2004.

Sementara itu, hingga kemarin, berbagai reaksi bermunculan di Aceh terkait dengan tewasnya Taufiq alias Benu, 35 tahun, ketua posko Partai Aceh, di kawasan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat. Taufiq tewas ditembak saat berada di rumahnya pada Kamis dinihari lalu.

“Kami sangat khawatir dengan situasi keamanan di Aceh yang semakin keruh,” ujar Ibrahim Syamsuddin, juru bicara Komite Peralihan Aceh. Menurut dia, Taufiq tewas dengan lima luka tembakan di bagian dada kiri tembus ke punggung.

Kepala Kepolisian Resor Aceh Barat Ajun Komisaris Besar Linggo Wijanarko mengatakan belum mengetahui motif penembakan ini. Untuk sementara, katanya, anak buahnya menemukan dua proyektil peluru senjata genggam kaliber 9 milimeter di lokasi kejadian. Satu proyektil lagi ditemukan bersarang di punggung korban. “Sudah kami bentuk tim khusus untuk memburu pelaku,” ujarnya.

Seorang warga setempat yang mengetahui peristiwa tersebut, Fitriadi, 30 tahun, mengatakan, sebelum tewas, korban sibuk memasang sejumlah baliho dan poster kampanye partainya. Penembakan juga berlangsung tanpa menimbulkan keributan. “Kemungkinan penembak memakai bantal (sebagai peredam), karena kapas berserakan.”

Ia mengatakan, ketika itu istri korban, Elvina Silviana, 28 tahun, yang juga calon legislator Partai Aceh, tidak berada di rumah. Malam itu Elvina pulang ke tempat orang tuanya di desa lain. “Istrinya baru tahu suaminya tertembak saat pagi ia kembali ke rumah,” kata Fitriadi.

Ibrahim Syamsuddin mengaku tidak terlalu heran dengan kondisi yang terjadi saat ini. Ia menduga ada pihak yang sedang berusaha memprovokasi untuk menggiring Aceh kembali ke masa konflik. “Kami tidak akan terpancing.” NININ DAMAYANTI | IMRAN M.A | TOMI ARYANTO

Pangdam IM, Mayjen TNI Soenarko: Tidak Ada Milisi di Aceh dan Jangan Kotak-kotakkan Masyarakat
Banda Aceh, (Analisa)

Panglima Kodam Iskandar Muda (Pangdam IM) Mayjen TNI Soenarko menegaskan tidak ada milisi di Aceh. Kondisi Aceh yang sudah damai ini hendaknya jangan dikotak-kotakkan antar masyarakat, sehingga bisa menimbulkan konflik internal di tengah masyarakat.

Pangdam dengan tegas pula menyampaikan, jangan menempatkan masyarakat Aceh sebagai milisi yang merusak, karena masyarakat Aceh juga merupakan masyarakat yang dipimpin dan perlu dibina oleh kepala daerah seperti gubernur.

“Jangan mengkotak-kotakkan kelompok masyarakat Aceh, sehingga menimbulkan saling permusuhan,” tegas Pangdam melalui Jurubicara Kodam IM, Mayor Czi Dudi Dzulfadli pada wartawan, Jumat (13/2) di Banda Aceh.

Dikatakan, pernyataan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf tentang penangkapan anggota Partai Aceh (PA)  dalam satu razia yang digelar oleh para milisi di kawasan Kecamatan Timang Gajah Bener Meriah cukup mengagetkan, karena milisi tidak dikenal di Aceh apalagi pada saat damai ini. “Seluruh masyarakat Aceh adalah rakyat  Pak Gubernur juga,” tegas Dudi.

Menurut Kapendam IM, kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka mengartikan istilah milisi sebagai orang yang menjadi prajurit, karena memenuhi wajib militer atau kewajiban masuk tentara untuk masa yang tertentu.

Milisi adalah masyarakat yang dilatih dan dipersenjatai serta diorganisir oleh militer. Hal ini tidak ada di Aceh. Sejarah keterlibatan sipil bersenjata (milisi) untuk mendukung perjuangan sebuah cita-cita di Indonesia memang pernah ada.

Dikatakan, perjuangan kemerdekaan Indonesia melibatkan sejumlah kelompok sipil bersenjata dengan berbagai nama. Mereka yang waktu itu disebut dengan laskar-laskar, bahkan menjadi modal pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat ini.

Anak Kandung

Karena itu, TNI dianggap sebagai anak kandung rakyat, karena dilahirkan oleh rakyat. Republik Indonesia sudah merdeka, jadi tidak ada kata milisi lagi, kalau masih ada masyarakat Aceh yang dianggap sebagai milisi, berarti dendam masa lalu masih kuat pada diri para pemimpin yang berkonflik dulu. “Jangan ada masyarakat yang dijadikan musuh, sedangkan yang lain dijadikan anak emas,” tegasnya.

Dikatakan, peristiwa di Bener Meriah adalah masyarakat yang sedang melakukan siskamling, untuk menjaga dan memelihara keamanan lingkungannya, terutama bagi orang yang perlu dicurigai. Kebetulan saja yang dicurigai saat itu adalah anggota PA.

Masalah menuduh dan mencurigai, ujar Dudi, merupakan bagian dari berita media di Aceh. Seyogianya komunikasi selalu dibangun di berbagai lini, siapapun masyarakat, apapun statusnya akan selalu mendambakan Aceh ini damai selamanya, termasuk media massa yang menjadi penentu kabar masyarakat di wilayah Aceh.  “Oleh karena itu hindari ungkapan-ungkapan tanpa bukti, ucapan-ucapan dan istilah-istilah yang dapat mencederai perdamaian,” lanjutnya.

Dudi menekankan, percayakan kepada pihak kepolisian bila terkait dengan tindakan kriminalitas. Pelaku kekerasan harus ditempatkan sebagai pelaku kriminal, pelaku kriminal harus ditindak dan hukum harus ditegakkan, jangan saling menuduh, mencurigai dan memusuhi, karena hal ini dapat menumbuhkan benih-benih konflik baru di masyarakat.

Menjelang Pemilu 2009, Pangdam berharap masyarakat Aceh membangun komitmen bersama untuk melaksanakan mekanisme pemilu dengan baik, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Tidak melakukan hal-hal yang dapat mencederai demokrasi, seperti mengancam, teror, menculik dan membunuh.

Terkait dengan peristiwa sweeping yang dilakukan Polsek dan Koramil di Kecamatan Timang Gajah, Menurut Dudi, berawal dari laporan masyarakat  tentang orang-orang yang membawa ganja.  Inilah bukti kepedulian masyarakat  terhadap lingkungannya. (irn)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: