BOLONG HUKUM, BOLONG BANGSA

Harian Kompas, 5 Februari lalu, menurunkan hasil survei integritas sektor publik yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di bawah judul yang provokatif, ”Pengadilan Paling Rawan Suap”, dibeberkan temuan KPK bahwa persidangan perkara pidana umum, tilang, dan narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, juga Jakarta Utara dan Pusat, merupakan layanan paling rawan suap. Berita ini seolah melengkapi rangkaian temuan suap atas anggota DPR, hakim, jaksa, dan polisi selama 2008.

Kasus suap aparat hukum menyisakan pertanyaan, masihkah ada yang disebut bangsa di Nusantara ini? Pertanyaan ini menyeruak dalam kehidupan sosial kita. Pengandaiannya, saat ini yang nyata mengikat masyarakat menjadi bangsa adalah hukum. Kenyataannya, hukum yang ada bolong di sana-sini. Hukum tak lagi tegak menyangga bangsa.

Bolong hukum

Bolong hukum (loopholes) pada dasarnya adalah bagian hakiki dari hukum. Tidak ada hukum yang tidak bolong.. Bahkan, mengacu Cicero, hukum yang ”sempurna”, yang tanpa cacat, justru akan menciptakan ketidakadilan yang ”sempurna” pula! Summum ius, summa iniuria. Begitu katanya. Dalam tradisi hukum, tampak ada empat jenis bolong hukum. Dua pertama tidak bisa dihindarkan, sedang dua lainnya bisa dihindarkan.

Bolong pertama terkait proses perumusannya, yang melibatkan lebih dari satu orang. Dalam proses ini ada perbincangan dan berujung pada kompromi. Sebagai sebuah kompromi, tidak ada hukum yang komprehensif. Dengan demikian, sebagai sebuah kesatuan, mengingat proses itu, hukum pasti bolong. Salah satu hal yang sering terjadi adalah adanya ”tabrakan” antara pasal yang satu dan yang lain.

Bolong kedua terkait keterbatasan bahasa yang mengemas gagasan keadilan dalam hukum. Bahasa tidak mungkin bisa menyampaikan gagasan secara utuh. Ketidakutuhan ini memberi kemungkinan bolong hukum lebih besar dalam penafsiran yang menyertai sebuah kalimat hukum. Bolong jenis ini, seperti pertama, jelas tidak bisa dihindari dan harus diterima secara arif.

Bolong jenis ketiga adalah gabungan jenis pertama dan kedua, ditambah kesengajaan. Maksudnya, dalam banyak kasus ada beberapa klausul yang ditambahkan dalam sebuah kalimat hukum, tetapi bersifat ambigu, yang multitafsir. ”Pasal karet” adalah contoh bolong ketiga ini.

Bolong keempat terjadi dalam penerapan, terutama dalam melaksanakan sanksi atau hukuman. Letak masalahnya terutama ada pada kerapuhan pribadi penegak. Gabungan antara kurangnya integritas pribadi, karut-marut hukum, dan kurangnya pengawasan publik, bolong jenis keempat akan kian mudah terjadi.

Secara lebih ekstrem, para realis hukum mengatakan, hukum bukan norma tertulis, tetapi norma yang telah diterapkan. Hukum yang tertulis baru bersifat potensi. Konsekuensinya: tak ada penerapan, tak ada hukum!

Bolong bangsa

Mengacu imagined communities- nya Benedict Anderson, bangsa Indonesia semula dibangun oleh sebuah mimpi bersama. Hanya, dalam kenyataan, terutama dewasa ini, di satu sisi mimpi itu sudah pudar. Di sisi lain, hukum yang menjadi jabaran sekaligus penyangga, juga rapuh. Jelas, keberadaan bangsa Indonesia kian dipertanyakan.

Mungkin ada yang menyanggah pudarnya mimpi. Boleh saja, tetapi kita lihat, mimpi bersama itu kian kurang dihiraukan atas nama kebebasan kelompok. Adanya puluhan partai, bahkan banyak yang sejenis tetapi tidak mau bersatu, adalah cermin nyata situasi ini.

Rapuhnya hukum bisa diperdebatkan. Memang, ada hukum yang diterapkan. Tetapi masih adanya gejala imunitas, yang terang-terangan maupun disamarkan, tersisa pertanyaan: hukum itu untuk siapa? Kalau toh masih ada hukum, ia hanya menjadi sekadar pagar bagi pihak yang kuat. Hukum seperti ini tidak lagi menopang mimpi bersama. Bolong bangsa pun kian menganga.

Pemilu, harapan baru?

Dalam konteks keprihatinan atas pudarnya hidup berbangsa karena rapuhnya hukum kita, harapan perbaikan sebenarnya diletakkan dalam pemilu, yang diharapkan melahirkan para legislator, juga eksekutor, yang bisa diandalkan, bukan sekadar ”mewakili rakyat”. Selain itu, pemilu juga bisa menjadi cermin ke mana mimpi bersama akan dibawa.

Ada dua masalah. Pertama, terkait banyaknya partai.. Akibatnya, mimpi yang ditawarkan menjadi beragam. Jika yang namanya bangsa Indonesia mau dipertahankan, yang dicari adalah partai-partai yang mampu menawarkan mimpi yang sungguh menampung kebersamaan, sekaligus bisa dilaksanakan.

Masalah kedua terkait banyaknya calon legislator (Kompas, 5/2 menyebut ada 11.301 caleg yang memperebutkan 560 kursi, tidak termasuk DPRD I dan II). Jika keprihatinan atas keadaan hukum dirasakan, kriteria penting untuk memilih calon adalah wawasan, kemampuan dan integritas pribadinya dalam membangun kehidupan hukum. Setidaknya, diharapkan mereka bisa ”menambal” bolong hukum ketiga, dan mendorong ditutupkan bolong hukum keempat. Hanya dengan itu, sebuah bangsa bernama Indonesia bukan hanya ditata kembali, tetapi juga digerakkan untuk maju.

Al Andang L Binawan Pengajar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: