Penurunan harga BBM dimanfaatkan oleh pemerintahan SBY untuk menebar pesona menjelang Pemilu 2009. Hak rakyat dirampas demi melanggengkan kekuasaan.

SAAT Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro mengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Jumat (23/5) malam, tak ada yang menaruh curiga kenapa kabar penting itu disampaikan di Gedung Departemen Keuangan, Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Baru setelah pemerintah mengabarkan penurunan harga BBM tahap pertama pada Minggu (16/11) dan tahap kedua pada Minggu (14/12) di Istana Negara, aroma politis mulai merebak.

Semakin kencang berembus setelah para petinggi Partai Golkar meradang karena proses penurunan harga BBM dinilai tidak melibatkan Wapres Jusuf Kalla yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar. “Padahal, waktu kenaikan BBM dulu, JK paling getol berada di depan (menjadi tameng pemerintah). Namun, ketika pengumuman penurunan BBM, ia tidak dilibatkan,” ujar sumber di internal Partai Golkar.

Kegusaran elite-elite Partai Golkar cukup beralasan. Sebab, setelah pengumuman penurunan harga BBM, menurut survei LSI, popularitas SBY dan Partai Demokrat langsung meningkat. Sementara, JK dan Partai Golkar -yang menjadi tandem SBY di pemerintahan- sama sekali tidak mendapat credit point. “Itu karena selama ini JK tidak dilibatkan dalam pengumuman penurunan harga BBM,” ujar analis politik dari Charta Politika Burhanuddin Muhtadi , Kamis (18/12).

Tak hanya para petinggi Partai Golkar yang meradang dengan penurunan harga BBM di akhir tahun 2008 itu. Para anggota Komisi VII DPR yang membidang ESDM juga ikut geram. Mereka melampiaskan kemarahannya saat menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Evita Herawati Legowo, Kamis (11/12).

“Di situ Dirjen Migas mengakui jika harga premium sebenarnya hanya Rp 4.830. Hal itu setelah dikonfrontasikan dengan hitung-hitungan kita yang hanya Rp 3.600,” ujar anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo , Kamis (18/12).

Anggota Komisi VII dari Fraksi PAN Tjatur Sapto Edi juga mempunyai hitung-hitungan yang tak jauh berbeda dengan Ganjar. Menurutnya, harga ekonomi premium di angka Rp 3.900. Jika dikalkulasi dengan pajak, harga yang layak dilepas ke publik adalah Rp 4.500 per liter.

Dengan harga premium yang ditentukan pemerintah sekarang, yakni Rp 5.000 per liter sejak 15 Desember 2008, pemerintah menangguk untuk Rp 361 per liter. Dengan angka tersebut, jika rata-rata pemakaian premium pada Desember ini sekitar 1,63 juta kilo liter, maka untung yang digebet pemerintah Rp 937 miliar.

Untuk solar, kata Tjatur, pemerintah masih mensubsidi Rp 460 miliar dan minyak tanah Rp 1 triliun. Jadi, keuntungan penjualan premium yang ditaksir hampir Rp 2 triliun hingga Januari 2009 dikurangi subsidi solar dan minyak tanah, pemerintah masih untung Rp 540 miliar dari subsidi tahun depan. “Itu kalau BBM tidak turun,” ujar Tjatur Sapto Edi , Jumat (19/12).

Dia menilai, dengan harga sekarang, pemerintah sedang berdagang dengan rakyat karena sesuai UU, BBM semestinya bersubsidi bukannya malah mengambil untung dari rakyat yang sedang sekarat dibelit krisis. “Kalau pemerintah tidak menurunkan lagi harga BBM sampai pada angka ekonomis, berarti pemerintah melanggar undang-undang soal APBN,” tandasnya.

Bahkan, dalam hitung-hitungan Direktur Riset Energi Riset dan Manajemen Indonesia (ERMI) Hendri Edianto, keuntungan dari hasil penjualan premium pada November 2008 mencapai Rp 1,392 triliun. Sebab, dari kenaikan premium dari Rp 4.500 ke Rp 6.000, pemerintah untung Rp 1.207 per liter. Jadi, total keuntungan dari penjualan premium sejak Januari-November 2008 mencapai Rp 31,145 triliun.

“Pertanyaannya, apa wajar pemerintah mengambil keuntungan seperti itu dari rakyatnya. Masak rakyat yang menyubsidi pemerintah,” ujar Hendri Edianto , Sabtu (20/12). Menurutnya, harga patokan premium seharusnya di angka Rp 3.800 per liter dengan harga jual Rp 4.000 per liter.

Hendri melihat, pemerintah tidak jujur dalam mengeluarkan kebijakan soal BBM tersebut. Tak hanya itu, pemerintah juga sering membuat kesimpang-siuran, misalnya soal angka subsidi yang mencapai Rp 126 triliun (Rp 118 triliun untuk premium dan minyak tanah, Rp 8 triliun untuk elpiji).

“Ternyata untuk subsidi BBM terjadi pembengkakan menjadi Rp 136 triliun. Kok tiba-tiba bengkak. Mestinya dijelaskan ke publik apa masalahnya. Jangan langsung klaim dananya habis. Mestinya ESDM buka-bukaan, open ke publik, berapa sebenarnya hitung-hitungannya. Selama ini, pemerintah, dalam hal ini ESDM, sangat tertutup soal berapa volume pemakaian BBM. Tiba-tiba, dibilang membengkak,” paparnya.

Pengamat kebijakan public Ichsanuddin Noorsy mencurigai, penurunan harga BBM secara bertahap dengan angka yang tidak signifikan digunakan sebagai alat pengumpulan dana menjelang Pemilu 2009. “Angka Rp 5.000 (untuk harga premium) sangat tidak logis. Sebab, sebenarnya pemerintah bisa menurunkan harga lebih rendah lagi, sampai ke angka Rp 2.500,” ujar Ichsanuddin Noorsy , Sabtu (20/12).

Menurut Noorsy, ada dua cara untuk menghitung harga BBM secara fair. Pertama, memproduksi BBM sendiri dengan tetap bersandar pada pasal 33 UUD 45. Artinya, dari 1,2 juta barel kebutuhan minyak nasional, seharusnya 700 barel mengikuti mekanisme pasar. Kedua, kalau dihitung bahwa semua diimpor dengan harga 40 dolar AS per barel, maka harga akhirnya adalah Rp 2.500.

Artinya, yang kita produksi sendiri tidak sampai memakan biaya 40 dolar AS per barel, bahkan bisa lebih rendah,” tandasnya. Sesulit-sulitnya di Indonesia, kata dia, paling di lepas pantai, dan itu hanya memakan biaya produksi 8 dolar AS per barel. “Kita tahu Exxon Cepu Cuma 2,5 dolar AS per barel,” tambahnya.

Anggota Panitia Angket BBM DPR Nizar Dahlan mewanti-wanti, pemerintah SBY jangan pernah berpikir dengan menurunkan harga BBM berarti telah berbuat baik kepada rakyat. Sebab, penurunan harga BBM ini karena pengaruh harga minyak mentah dunia secara dratis, dan hampir semua negara melakukan itu.

“Saya justru khawatir, kebijakan ini akan menimbulkan potensi konflik sosial yang tinggi karena penurunan harga BBM tidak diikuti penurunan tarif transportasi dan harga kebutuhan pokok. Pemerintah lepas tangan, tidak mau tahu apa yang terjadi di masyarakat. Mereka menganggap itu urusan pasar,” ujar Nizar Dahlan , Sabtu (20/12).

Di mata pakar geologi ITB Rudy Rubiandini, pemerintah sedang berusaha menutupi rasa bersalah setelah sebelumnya menaikkan harga BBM mencapai hampir 200 persen. Sekarang, dengan menurunkan harga, seolah-olah pemerintah berbaik hati. “Padahal itu sudah rumus, kalau harga minyak dunia turun maka BBM dalam negeri juga turun. Ini bukan soal pemerintah baik hati atau tidak,” ujar Rudy Rubiandini Kamis (18/12).

Yang membuat Rudy heran, harga yang dipatok pemerintah sangat nanggung, sehingga tidak memberi dampak ekonomis kepada rakyat. Hal ini diamini oleh Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi. Soal tarif transportasi, misalnya, pemerintah hanya mampu menurunkan 5 persen yang kalau diungkan hanya Rp 180.

“Uang receh seratusan rupiah sudah sangat jarang. Jadi, penurunan 5 persen angkutan umum, tidak memberikan dampak apapun bagi masyarakat kecil,” ujar Tulus Abadi , Kamis (18/12).

Memang, ada beberapa lapisan masyarakat yang bisa menikmati penurunan harga BBM sebesar itu, seperti pemilik kendaraan bermotor. Beberapa pengusaha juga ada yang menilai positif penurunan tersebut. “Kita sih senang-senang saja,” ujar Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Thomas Darmawan , Sabtu (20/12).

Namun, tidak dengan pengusaha SPBU. Menurut Ketua Hiswana (Himpunan Wiraswasta Nasional) Migas M Nur Adib, anggotanya banyak yang dirugikan dengan kebijakan yang diumumkan mendadak itu. “Kemarin turun pas hari Senin. Biasanya Jumat para pengusaha SPBU sudah nyetok untuk dipakai sampai hari Selasa. Jadi, potensi kerugian SPBU itu adalah stok BBM untuk Senin dan Selasa siang mencapai Rp 60 miliar,” ujar M Nur Adib , Senin (22/12).

Moh Anshari, Sri Widodo

sumber : milis cah_delanggu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: