BERITA POLITIK INDONESIA dari LONDON

Organisasi TAPOL yang berkedudukan di London mulai bulan September 2008
yang lalu menyiarkan tulisan atau bahan-bahan mengenai pemilu di Indonesia,
yang diberi nama « Election project ».Tulisan nomor 1 (dalam bulan
September) mengangkat masalah yang penting sekali bagi bangsa dan negara,
yaitu kemungkinan- kemungkinan tampilnya sejumlah jenderal-jenderal yang
sudah pensiun untuk muncul dalam panggung politik, termasuk dalam persaingan
untuk menjadi presiden.

Dalam tulisan tersebut, dengan baik dan gamblang telah disoroti keterlibatan
militer dalam politik sejak 1952, hubungan yang erat antara militer dan
Golkar, sampai jatuhnya Suharto, dan juga berbagai aspek dari persoalan
Wiranto, Prabowo, Sutiyoso serta sejumlah jenderal atau pembesar militer dan
kepolisian.

Mengingat pentingnya tulisan tersebut bagi kita semua dalam menghadapi
pemilu yang sudah makin dekat maka berikut di bawah ini disajikan teksnya
secara lengkap. Kiranya, tulisan ini dapat menambah wawasan kita bersama
untuk merenungkan atau menelaah persoalan-persoalan besar bangsa dan negara
kita, termasuk masalah pemilu 2009.

Tulisan yang disiarkan TAPOL selengkapnya adalah sebagai berikut :

” Pemilu adalah indikasi beberapa hal: popularitas atau terpuruknya
pemerintah dan kecenderungan politik lainnya. Dalam negara yang kompleks
seperti Indonesia, pemilu juga melibatkan usaha kelompok dalam elit yang
berkuasa untuk mempertahankan kemenangannya atau upaya mereka yang telah
tenggelam untuk tampil kembali. Sejak jatuhnya Suharto tahun 1998, elit
militer telah banyak kehilangan kekuatan politiknya dan sekarang mereka
secara resmi disingkirkan dari arena politik. Karena itu bukan suatu
kebetulan kalau banyak pensiunan perwira, terutama mantan jenderal angkatan
darat, yang ingin kembali ke panggung politik. Banyak yang sudah menjadi
calon legislatif dalam pemilu 2009 sementara beberapa kaliber berat telah
melangkah menuju pemilihan presiden yang akan diadakan kemudian pada tahun
depan (2009).

Ini dapat diinterpretasikan dalam beberapa cara. Selama lebih dari tiga
dekade, Suharto memimpin kediktatoran militer dengan dwifungsi sebagai
doktrin utamanya. Dwifungsi memberi militer hak untuk bermain dalam politik,
yang kemudian dieksploitasi dalam skala besar. Meskipun anggota angkatan
bersenjata tak diperbolehkan memilih, mereka diberi jatah 100 kursi dalam
DPR dan DPRD.

Tetapi, setelah jatuhnya Suharto, dwifungsi dilempar masuk ke tong sampah
sejarah. Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah memiliki beberapa pengalaman
mengenai keterlibatan militer dalam politik. Selama apa yang disebut sebagai
jaman liberal (1952- 1959), militer tak puas disingkirkan dari panggung
politik dan membentuk partai politik mereka sendiri, IPKI (Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia) yang tampil dengan menyedihkan dalam pemilu1955.
Aspirasi politik mereka kembali muncul setelah beberapa organisasi militer
mendirikan platform baru bernama Golkar (Golongan Karya) pada tahun 1964.
Maksudnya adalah agar Golkar dapat menghadapi pengaruh PKI (Partai Komunis
Indonesia) yang kian besar. Golkar menjadi mesin politik yang ampuh bagi
Suharto dan jenderal-jenderalny a setelah mereka merebut kekuasaan pada bulan
Oktober 1965 dan menyingkirkan gerakan sayap kiri.

Selama lebih dari 30 tahun Golkar tetap menjadi satu-satunya kendaraan
politik militer tetapi partai ini secara konstan direcoki oleh pergulatan
kekuasaan internal. Pada tahun 1990-an, Suharto kian terisolasi dan
memutuskan untuk “menyipilkan” pucuk pimpinan Golkar. Tahun 1993 ia menunjuk
Harmoko, seorang sipil, sebagai ketua, danlima tahun kemudian, Akbar
Tandjung mengambil alih. Tahun lalu, Jusuf Kalla, wakil presiden Indonesia,
terpilih sebagai ketua partai. Perkembangan ini mengantarkan keterlibatan
militer dalam politik menuju fase ketiga: dengan peran yang kini melemah,
beberapa jenderal utama mulai mendirikan organisasi politik di luar Golkar.

Ada politisi senior yang berkilah bahwa memasang jenderal dalam pemilu
merupakan hal positif karena kalangan sipil kurang memiliki wewenang dan
lemah dalam pengambilan keputusan. Tetapi ada jauh lebih banyak hal dari
itu. Banyak perwira yang dengan tegas meyakini bahwa militer adalah
satu-satunya kekuatan yang dapat melindungi integritas negara dan politisi
selalu membuat hal menjadi kacau. Ini tak diragukan lagi merupakan kerangka
kerja ideologis dan pemikiran pensiunan jenderal seperti Wiranto,Prabowo dan
banyak lagi.

Sudah pasti benar bahwa militer tetap merupakan institusi terkuat di
Indonesia dan bahwa penyelenggara pemerintahan yang memiliki kemauan kuat,
otoriter dan tangguh sering kali muncul dari jajaran ini. Selama Orde Baru
di bawah Suharto yang berlangsung sedemikian lama, suatu kasta penyelenggara
pemerintahan militer telah tercipta. Di Indonesia sekarang ini, banyak
penyelenggara pemerintahan baru yang merupakan warga sipil, yang terpilih
melalui proses demokrasi, tetapi mereka sering kali dipandang tak dapat
memutuskan dan lemah dibandingkan dengan penguasa yang otoriter di masa
lalu.

Dari sekian banyak pensiunan perwira yang ingin memperoleh posisi politik,
yang paling ambisius adalah jenderal Wiranto, Prabowo dan Sutyoso yang akan
memperebutkan kursi presiden. Banyak pensiunan perwira lain yang mencoba
meraih posisi tertinggi dalam salah satu dari 38 partai politik yang bakal
bertarung dalam pemilihan tingkat nasional dan daerah, atau berusaha menjadi
gubernur atau bupati. Yang lain berharap untuk memperoleh posisi strategis
dalam birokrasi daerah.

Ketiga jenderal itu dikenal memiliki catatan pelanggaran HAM berat dan
keunggulan politik mereka mencerminkan kegagalan akuntabilitas kriminal di
masa pasca-Suharto dalam menyeret mereka ke meja hijau untuk
mempertanggung- jawabkan perbuatan mereka. Ketiganya senantiasa tampil di
muka umum dan telah mendapatkan kedudukan sebagai pemimpin partai politik
baru yang ingin menantang presiden yang berkuasa sekarang ini, pensiunan
jenderal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Jenderal bintang empat Wiranto adalah senior SBY di angkatan darat. Selama
hari-hari penuh huru hara tahun 1998-1999 sebelum dan setelah jatuhnya
Suharto, ketika terjadi penganiayaan di banyak kota dan pengambilan suara
bagi kemerdekaan Timor Timur yang mengakibatkan kehancuran militer yang
disengaja di muka negara, Wiranto menduduki tingkat tertinggi dalam angkatan
bersenjata Indonesia.

Letjen (purn) Prabowo mempunyai riwayat HAM yang sama kelamnya. Ia adalah
salah satu tokoh kunci dalam kegiatan penumpasan pemberontakan di Timor
Timur dan bertanggungjawab atas pelatihan dan pembiayaan kelompok milisi
yang merajalela di sana tahun 1999. Sebagai komandan unit baret merah yang
terkenal, Prabowo juga bertanggungjawab terhadap penculikan dan hilangnya
sejumlah aktivis pro-demokrasi beberapa hari sebelum jatuhnya Suharto (yang
ketika itu adalah mertuanya).

Letjen. (purn) Sutiyoso juga komandan baret merah dan bertugas dalam
beberapa daerah konflik seperti Timor Timur, Aceh dan Papua Barat. Ia
berturut-turut menjabat sebagai gubernur Jakarta selama dua periode dan
posisi inilah yang menggugah berkeinginan menjadi presiden.

Jenderal Wiranto telah mendirikan partai yang disebut Hanura (Hati Nurani
Rakyat) yang kantor pusatnya berada di seberang kediaman resmi wakil
presiden di daerah Menteng, Jakarta. Cabang-cabang Hanura telah berdiri di
seluruh Indonesia, yang memang dimungkinkan karena sumber keuangan yang
melimpah. Hanura tampil cukup meyakinkan dalam jajak pendapat dan diharapkan
memenangkan hingga 7% suara. Partai ini telah menarik dukungan dari kalangan
angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara serta polisi, pengusaha,
mantan anggota Golkar dan bahkan beberapa aktivis prodemokrasi.

Sebagai ketua Hanura, Wiranto memasang sejumlah pensiunan perwira
disekelilingnya seperti Letjen. (purn) Arie Mardjono dan Laksamana Muda
(purn) Abu Hartono yang keduanya merupakan wakil ketua dalam dewan
pertimbangan. Tujuh wakil ketua Hanura adalah Majen. (purn) Aqlani Maza dan
Laksamana (purn) Bernard Kent Sondakh, Marsekal Muda (purn) Budhy Santoso,
Jenderal Polisi (purn) Chaeruddin Ismael, Letjen. (purn) Fachrul Razi,
Letjen. (purn) Suaidi Marassabessy dan Jenderal (purn) Soebagyo. Wakil
bendaharanya adalah Mayjen. (purn) Iskandar Ali.

Wiranto memulai karir militernya sebagai perwira infantri dan perlahan-lahan
pangkatnya naik dengan menduduki beberapa posisi territorial. Tahun 1989 ia
menjadi ajudan Presiden Suharto dan menjabat posisi itu hingga 1993. Sejak
itu karirnya kian cerah dan ia dikenal sebagai pendukung Suharto yang setia.
Ia kemudian berturut-turut menjadi Pangdam Jaya (1994), Pangkostrad (1996),
Panglima TNI (1997), Panglima Angkatan Bersenjata (1998) sekaligus menjadi
Menteri Pertahanan dan Keamanan ketika Suharto jatuh. Ia terus menjabat
sebagai menteri pada masa Habibie dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid) menjadi
presiden sampai ia dipecat tahun 2000. Sejak itu tampak jelas bahwa Wiranto
mempunyai ambisi untuk menjadi presiden.

Wiranto telah berhasil membangun partainya dengan efektif dan cukup
mengherankan melihat adanya sejumlah warga sipil, termasuk beberapa aktivis
pro-demokrasi, yang memutuskan untuk bergabung dalam barisan. Beberapa
analis secara bercanda membandingkan Hanura dengan penjual tupper ware.
Setiap orang dapat mendirikan cabang selama barang yang cocok terjual.

Orang yang tak mempunyai banyak uang yakin dapat memperoleh uang kontan jika
mereka mendirikan cabang sementara sebagian pengusaha menanamkan uangnya
dalam suatu cabang atau mempromosikan kegiatan Hanura yang lain. Setiap
cabang Hanura diminta untuk mendirikan koperasi sebagai tanda tanggung jawab
sosialnya sehingga menarik minat lebih banyak pendukung.

Patut dipertanyakan apakah jajaran Hanura betul-betul loyal terhadap
Jenderal Wiranto. Salah satu tokoh kunci di Hanura adalah Indro S. Tjahyono
yang merupakan aktivis mahasiswa yang terkemuka tahun 1978 dengan catatan
anti-militer yang mengesankan. Indro merupakan salah seorang pimpinan utama
oposisi pada akhir tahun 1980-an dan terlibat dalam banyak kegiatan
pro-demokrasi yang penting. Dia sekarang wakil ketua Hanura meskipun
diragukan apakah ia akan mendukung Wiranto dalam merebut kursi presiden.
Orang-orang lain seperti Indro jelas menggunakan Hanura sebagai kendaraan
untuk menjadi anggota legislatif.

Letjen.(purn) Prabowo memiliki latar belakang yang hebat. Ayahnya adalah
ahli ekonomi terkemuka yang menjadi menteri baik di jaman Sukarno maupun
Suharto. Prabowo menikah dengan putri kedua Suharto dan menjadi bagian dari
“keluarga pertama” negara ini. Meskipun ia memiliki latar belakang seperti
itu dan telah mengecap pendidikan di sekolah umum di Inggris, ia memasuki
akademi militer.

Karir militernya sangat sukses sampai ia dipecat dari angkatan bersenjata
tahun 1998. Selama karirnya dalam militer, ia menduduki sejumlah posisi yang
bergengsi seperti Panglima Kopassus dan Panglima Kostrad. Prabowo
mendapatkan pelatihan militer dan mengambil kursus pemberantasan
pemberontakan di Jerman tahun 1981 dan Kursus Perwira Angkatan Khusus di
Fort Benning, AS juga pada tahun 1981. Ia kemudian menjadi letnan jenderal
Indonesia termuda pada usia 46 dan sebagian orang mengatakan bahwa ia dapat
muncul sebagai pengganti ayah mertuanya, Suharto.

Tetapi, sekarang ia adalah pengusaha sukses dan CEO beberapa perusahaan yang
bergerak di bidang pertambangan, bubur kertas dan kertas, pertanian dan
perkebunan kelapa sawit. Tahun 1998, dengan kian dekatnya kejatuhan Suharto,
Wiranto dan Prabowo muncul sebagai saingan. Saat rejim akan tenggelam,
Wiranto, yang memegang jabatan militer utama, mendukung gagasan Suharto
untuk turun sementara Prabowo membela keberadaan Suharto sebagai presiden
hingga berakhir pahit.

Ada banyak versi peristiwa Mei 1998 seperti yang tertuang dalam sejumlah
buku mengenai peristiwa itu. Setelah Suharto akhirnya turun, Prabowo
meninggalkan Indonesia menuju Jordan di mana ia menetap selama beberapa
tahun. Sejak itu Prabowo telah merubah citranya dan kini tampak sebagai
pengusaha terhormat. Beberapa tahun yang lalu ia membuat upaya lain untuk
mendongkrak citranya dengan merengkuh jabatan sebagai pemimpin organisasi
petani, HKTI. Organisasi ini didirikan pada jaman Suharto sebagai wadah
utama bagi berjuta-juta petani Indonesia meskipun sangat diragukan apakah
sekarang ini mampu memobilisasi konsituantenya.

Prabowo juga merupakan apa yang disebut sebagai anggota biasa sebuah partai
bernama Gerindra. Jelas bahwa ia bakal menjadi calon presiden dari Gerindra
dan mungkin dapat mengharapkan dukungan dari banyak cabang HKTI di seluruh
Indonesia. Ini merupakan contoh khas kerendahan hati Jawa. Di atas kertas,
paling tidak, Prabowo telah muncul kembali sebagai tokoh publik.

Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) sebetulnya tidak didirikan oleh Prabowo
tetapi jelas bahwa dari awal partai ini akan menjadi kendaraan politiknya.
Dua perwira yang terkenal dengan reputasi buruknya adalah anggota pengurus
Gerindra: Mayjen. (purn) Muchdi Purwopranyoto yang merupakan wakil ketua,
dan pensiunan perwira intel Mayjen. (purn) Gleny Kairupan, juga wakil ketua,
yang memainkan peran jahat di Timor Timur. Muchdi sekarang sedang diadili
karena pembunuhan berencana terhadap Munir, aktivis HAM terkemuka di
Indonesia

Seperti yang telah diuraikan, baik Wiranto maupun Prabowo sangatlah dekat
dengan istana. Latar belakang inilah yang mungkin mendorong mereka untuk
maju dalam pemilihan presiden. Tak ada yang istimewa dalam program partai
mereka dan kedua partai tersebut memiliki kemampuan politik yang kurang
memadai. Meski tak ada bukti bahwa Gerindra mempunyai mesin yang diminyaki
dengan baik dibandingkan dengan Hanura, jelas bahwa ia akan menggunakan HKTI
untuk memenangkan suara. Gerindra mencoba menarik anggota baru dengan
menawarkan asuransi jiwa gratis.

Seperti Wiranto, Prabowo juga menarik beberapa mantan aktivis ke kubu
mereka, yang menonjol adalah Pius Lustrilanang dan Desmond Mahesa, keduanya
diculik pada tahun 1998 oleh kesatuan yang diketuainya.

Pensiunan jenderal Sutyoso juga mengira bahwa ia mampu menjalankan negara
ini dan menganggap latar belakang militernya sebagai suatu keuntungan.
Seperti dua jenderal lainnya, ia adalah orang Jawa meskipun tak pernah
sampai ke puncak jenjang militer. Posisi tertingginya adalah Pangdam Jaya,
yang menjadi batu loncatan baginya untuk menjadi gubernur Jakarta dari tahun
1997 hingga 2007. Menjadi gubernur di ibu kota paling tidak sama berkuasanya
dengan posisi senior dalam kabinet seperti yang kita lihat dengan walikota
London, Paris, New York dan Beijing.

Sutiyoso bertugas di banyak daerah konflik. Sebagai bintara muda pada tahun
1960-an, ia dikirim ke Kalimantan untuk membasmi pemberontakan PGRS/Paraku.
Kemudian ia bertugas di Aceh, Timor Timur dan Papua. Namanya disebut-sebut
terkait dengan pembunuhan lima jurnalis asing di Balibo, Timor Timur, tahun
1975. Tahun 1993 ia menjadi perwira territorial dan bertugas di Bogor dan
kemudian menjadi Panglima Kodam Jaya tahun 1994. Posisinya sebagai gubernur
Jakarta memberinya kesempatan untuk membangun jaringan luas dengan kalangan
pengusaha. Ia juga duduk dalam berbagai jabatan bergengsi dalam bidang olah
raga: sebagai ketua asosiasi menembak, ketua asosiasi bola basket, ketua
asosiasi golf dan yang paling baru, ketua asosiasi badminton.

Strategi pemilihannya sangat berbeda dengan Wiranto dan Prabowo. Ia
mendorong pembentukan beberapa partai kecil seperti Partai Republikan,
Partai Bela Negara (PBN), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dan
Partai Pemersatu Bangsa (PPB). Ia juga berhasil mendapatkan pengaruh dan
dukungan dari beberapa partai sedang seperti Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dengan dukungan koalisi ini ia
berharap untuk dapat makin dikenal.

Terlebih lagi, fakta bahwa 60% pemilih adalah orang Jawa memberi Sutyoso,
yang juga orang Jawa, prospek untuk memenangkan banyak suara. Ia berharap
mendapatkan dukungan dari beberapa jenderal utama yang belum memasuki arena
politik, termasuk Jenderal (purn) Try Sutrisno, mantan wapres pada masa
Suharto dan mantan kepala intel, Mayjen. (purn) Hendropryono.

Semua pensiunan jenderal itu memiliki keuntungan dan agenda yang sama.
Mereka adalah bagian dari elit politik di Jakarta, mereka mempunyai uang tak
terbatas dan tampaknya mereka nantinya dapat memperoleh lebih banyak lagi.
Semuanya adalah penasehat SBY dan sebagian dari motivasi mereka adalah bahwa
mereka melihat SBY sebagai perwira yang gagal.

Kenyataannya, baik Wiranto maupun Sutyoso adalah senior SBY dan sekarang
merasa terongrong oleh prestasinya. Tetapi ada kesalahan fundamental dari
ketiganya. Mereka tak punya program politik dan tak mewakili pemikiran
politik atau ideologi apapun yang koheren. Pesannya hanyalah sekedar
retorika nasionalis dan kampanye yang menampilkan mereka sebagai penyelamat
bangsa. Kecil sekali kemungkinannya bagi pemilih kelas menengah perkotaan
untuk memberikan suara untuk mereka dan juga tampaknya tak mungkin mesin
politik mereka dapat menjangkau pemilih di pedesaan.

Ada juga pertanyaan mengenai maksud sebagian orang yang disebut sebagai
pengikut ketiga jenderal itu. Selama mereka mendapatkan banyak uang dan
mungkin bahkan kursi legislatif, mereka akan tetap loyal. Tetapi pemilu dan
pemilihan presiden langsung adalah dua hal yang berbeda. Sebagian besar
pensiunan jenderal gagal secara menyedihkan dalam usaha mereka untuk
memperolah jabatan dalam polkada dan ini tentu akan terjadi lagi dalam
pemilu 2009.

Boleh dibilang ada pensiunan perwira di semua partai tetapi ada perbedaan
penting: ada yang bergabung untuk memainkan peran utama, tetapi ada juga
yang ikut serta karena alasan ideologis atau keagamaan. Di sebagian partai
Islam atau Kristen, pensiunan perwira hanya mendapatkan peran marjinal. Ini
juga terjadi dalam partai sekuler seperti PDI-P dan Golkar.

Ada perubahan mencolok dalam Golkar, yang pada masa Suharto merupakan
kendaraan politik utama, tetapi menjelang tahun 1990an secara bertahap
ditinggalkan karena personnel militer mulai sadar bahwa partai itu tak dapat
memenuhi aspirasi politiknya. Bahkan sebelum masa pasca-Suharto, pensiunan
jenderal sudah mencoba untuk mendapat tempat di arena politik di luar Golkar
melalui partai yang bernama PKP ( Partai Keadilan dan Persatuan) dengan
ketuanya Jenderal (purn) Edy Sudradjat. Setelah partai itu bubar, banyak
yang meninggalkannya dan pindah ke tempat lain.

Di antara 38 partai yang akan ambil bagian dalam pemilu adalah partai sipil
yang mempunyai perwira dalam badan kepemimpinan mereka dan partai lain yang
dipimpin oleh perwira militer dan mempunyai pandangan militer. Di antara
yang disebut belakangan adalah PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) dengan Jen.
(purn) Hartono sebagai ketua umum. Mayjen. (purn) Hartarto adalah sekjen
sedangkan wakil ketuanya termasuk tiga pensiunan perwira: Mayjen. (purn)
H.Namoeri Anoem, Brigjen. (purn) Suhana Bujana and Marsekal Muda (purn)
Suharto.

Sebagian dari partai yang baru dibentuk juga menyediakan tempat bagi
pensiunan militer. PRN (Partai Republik Nusantara), yang menggunakan
Nusantara untuk namanya ketimbang Indonesia, akan berfokus khususnya pada
daerah. Letjen. (purn) Syahrir MS sebagai anggota presidium PRN, sementara
baik Jen. (purn) Syarnubi maupun Brigjen (purn) Husein Thaib sama-sama
menjabat sebagai ketua.

Partai baru lainnya adalah PDK (Partai Demokrasi Kebangsaan) yang merupakan
kendaraan perwira dengan jabatan lebih rendah; partai ini juga memiliki
agenda nasionalis yang kuat. Kombes Pol (purn) Iyer Sudaryana sebagai ketua
sementara tiga pensiunan kolonel (semuanya sekarang memegang jabatan sipil)
duduk dalam kepemimpinannya: Kol. (purn) Bahar Mallarangan adalah wakil
ketua Lembaga Ombudsman Nasional, Kol. (purn) Tasno HP, sekarang ini wakil
kepala Dinas Pembinaan Pertanian, Peternakan dan Perikanan dan Letkol.
(purn) Haryanto adalah wakil ketua Dinas Pembinaan Kehutanan dan Pertanian.
Keduanya ada dalam kepengurusan PDK.

Mereka mewakili kelompok personel militer yang menempati posisi kekaryaan
(sipil) dalam masa Suharto. Sebagian besar personel militer dapat memperoleh
posisi selama masa Orde Baru dan sejak pensiun (pada usia 55) menjadi
pejabat tinggi, setelah sebelumnya berubah karir dari militer ke sipil.

Dalam dua partai utama Golkar dan PDI-P, pensiunan militer masih memainkan
peran, meskipun tak seberapa. Letjen. (purn) Sumarsono adalah Sekjen Golkar
tetapi jarang muncul di muka umum. Satu dari politisi senior PDI-P adalah
Mayjen. (purn) Theo Syafei, mantan panglima di Timor Timur, yang telah duduk
selama dua periode dalam dewan. Kemungkinan keduanya akan digantikan dalam
waktu dekat.

Partai Presiden SBY, PD ( Partai Demokrat) juga mencakup beberapa pensiunan
perwira. SBY sendiri adalah ketua dewan penasehat tetapi jarang terlibat
dalam kegiatan seharihari. Ketua umumnya adalah Kol. (purn) Hadi Utomo
sementara Mayjen. (purn) Nur Aman dan Komjen. Pol. (purn) Nurfaizi keduanya
merupakan anggota dewan. Yang mengherankan, pengurus PD adalah orang sipil
yang berpandangan politik.

Dalam partai Islam PBB (Partai Bulan Bintang), ada beberapa pensiunan
perwira. Termasuk di dalamnya adalah Kombes. Pol. (purn) Bambang Sutedjo,
Letjen. (purn) Sugiono and Letjen. (purn) Sanif, yang semuanya menjabat
sebagai anggota pengurus.

Beberapa perwira penting yang masih aktif maupun sudah pensiun belum muncul
dalam kancah politik tetapi tampaknya akan unjuk gigi bulan-bulan mendatang
ini. Diantaranya adalah: Ryamizard Ryacudu, Muh. Yasin and Djoko Santoso.
Pensinunan jenderal bintang empat garis keras Ryamizard Ryacudu dikenal
sebagai orang yang mencoba menggagalkan semua reformasi yang diperkenalkan
setelah tahun 1998. Ia mencoba melakukan sabotase dalam proses perdamaian di
Aceh dan dalam suatu aksi pembangkangan, ia mengadakan parade militer di
depan istana semasa Gus Dur menjabat sebagai presiden. Pada hari berikutnya,
Gus Dur diberhentikan oleh MPR dalam proses yang jelas-jelas dihasut oleh
Ryacudu. Ia dikenal dekat dengan Megawati, kandidat PDI-P untuk capres.
Kalau ini terjadi, kehadirannya kembali dalam panggung politik dapat
menandakan kemunduran dari sebagian perubahan politik yang telah ada.

Letjen. (purn) Muhammad Yasin yang sampai belum lama ini merupakan pengikut
setia SBY, telah muncul sebagai lawan kuat SBY. Ia menghabiskan seluruh
karirnya sebagai perwira intelijen dan karena itu tak dikenal oleh
masyarakat umum tetapi ia lebih dari itu semua, ia bertangan dingin. Tanpa
diduga, ia telah dijadikan sebagai capres oleh partai kecil bernama PKP
(Partai Karya Perjuangan) yang merupakan sempalan Golkar. Yasin dulunya
adalah bagian dari lingkaran dalam SBY dan pekerja di kantor kepresidenan.

Dalam suatu wawancara langka, ia menekankan empat ‘permata’ bangsa: UUD
1945, Bhineka Tunggal Ika; NKRI dan Pancasila. Meskipun Yasin tidak
merupakan lawan serius dalam pemilihan presiden, ia dapat memainkan peran
seperti Sutiyoso dalam membangun koalisi luas anti SBY. Jenderal bintang
empat lainnya Djoko Santoso, sekarang Kepala Staf Angkatan Darat. Presiden
SBY telah memilih dengan hati-hati perwira eselon tertinggi dalam angkatan
bersenjata dan mereka sebagian loyal terhadap SBY. SBY sendiri adalah satu
dari generasi pertama perwira pasca-dwifungsi.

Ini berarti bahwa mereka telah mengadopsi posisi non-politik, meninggalkan
negara dan urusan politik ke pemerintahan dan legislatif. Santoso tak lama
lagi akan mencapai usia pensiun dan tak jelas apakah ia akan terus menjadi
figur politik yang netral.

Belakangan ini TNI menjalani tahun-tahun yang buruk. Ia telah banyak
kehilangan kekuatan politik dan ekonominya selama dekade terakhir. Sementara
itu, angkatan polisi telah ditingkatkan; ia telah mendapatkan jauh lebih
banyak perhatian publik dan juga telah merebut porsi yang cukup besar dari
kue ekonomi. Di sejumlah daerah, terdapat konflik publik antara unit polisi
dan TNI, sebagian besar menyangkut soal pembagian kue. Djoko Santoso
tampaknya dapat mewakili frustrasi angkatan perwira saat ini yang tak pernah
mengenyam tahun-tahun basah yang dinikmati Wiranto, Prabowo dan Sutyoso.

Dominasi militer dalam politik Indonesia

Ada suatu masa, pada tahun-tahun awal jaman Orde Baru di bawah Suharto,
ketika militer memegang sangat banyak posisi. Sebagian besar posisi dalam
kabinet ada di tangan militer sementara dua pertiga dari gubernur provinsi
adalah jenderal. Perwira dengan pangkat lebih rendah mengambil alih jabatan
camat dan kepala desa yang melarikan diri atau terbunuh saat ada gerakan
anti komunis mulai 1965 hingga 1969.

Dari tahun ke tahun ada perbaikan karena sejumlah besar warga sipil yang
kompeten, banyak dari mereka merupakan akademisi, telah menunjukkan bahwa
mereka lebih handal daripada perwira dalam menjalankan pemerintahan.
Kriteria terbaik untuk menilai militer-sipil secara proporsional adalah
keadaan dalam Golkar, partai yang berkuasa (tapi juga merupakan partai
penguasa, Suharto).

Pada awalnya, Golkar dibentuk sebagai kendaraan beberapa perwira anti
komunis, tetapi tahun 1969 Suharto memutuskan untuk menggunakan Golkar
sebagai mesin politiknya. Selama 32 tahun di bawah pemerintahan Suharto,
militer tetap dominan dalam Golkar. Keadaan itu juga nyata dari jumlah
personel militer dalam pemerintahan. Tetapi secara bertahap Golkar menjadi
kian sipil. Ini tercermin dalam fakta bahwa ketua Golkar saat jatuhnya
Suharto adalah Akbar Tandjung yang tak pelak lagi merupakan salah seorang
politisi paling handal di Indonesia dewasa ini.

Ada banyak negara di Asia di mana militer tak pernah memainkan peran penting
dalam politik seperti India, Cina dan Vietnam. Tetapi ada banyak juga negara
dengan tradisi politik militer yang kuat, terutama Thailand, Pakistan, Turki
dan Indonesia. Sejarah telah menunjukkan bahwa tak mudah menghapus militer
dari arena politik. Selama 10 tahun terakhir, Indonesia telah melakukan
langkah besar dalam reformasi militer dan menghapus mereka dari arena
politik. Tetapi masih diperlukan waktu untuk mengubah pola pikir militer
guna memastikan bahwa mereka hanya berfokus pada urusan non-politis.

sumber  : milis cah_delanggu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: