Saat Pensiunan Kolonel Memimpin Mantan Atasan

Rontoknya mesin politik SBY sejatinya berawal dari Kongres I Partai Demokrat di Bali, 20-23 Mei 2005, yang menetapkan Kol (Purn) Hadi Utomo sebagai ketua umum.

Banyak elite dan ka­der Demo­krat ya­ng kecewa de­ngan hasil kongres yang berlangsung pa­­nas itu. Selain karena ken­tal­nya aroma intervensi, mun­cul­nya Hadi Utomo dinilai mem­bawa polemik dan beban psikologis.

Polemik yang langsung men­cuat ke per­mukaan adalah so­al pangkat terakhir Hadi Uto­mo saat dinas di militer, yakni kolonel. Po­sisi tertinggi di De­wan Pimpinan Pusat Par­tai De­mo­krat yang dipegang oleh pur­­nawirawan berpangkat ko­lo­nel membuat ka­der di ba­wahnya yang purnawirawan jen­deral menjadi kikuk dan ewuh-pakewuh.

Apalagi, dalam diri ang­gota militer ti­dak dikenal istilah pen­siun. Meski sudah pur­na­wi­rawan, tetap saja garis ko­man­do ber­jalan. Ada keseganan dan rasa hormat ber­dasarkan ke­pang­katan

ImagePadahal, di DPP dan DPD Par­tai De­mo­krat banyak ber­co­kol purnawirawan ber­pangkat jen­deral. Mereka di antaranya, Let­­jen (Purn) EE Mangindaan, Lak­sdya (Purn) Freddy Num­beri, Mayjen (Pur) Achdari, dan Brigjen Pol (Purn) Taufiq Effendy. Di DPP, mereka duduk sebagai anggota Dewan Pembina.

Selain mereka, ada juga be­berapa pur­nawirawan jen­­deral yang lang­s­ung di ba­wah koor­dinasi Hadi Utomo seba­gai ketua umum. Se­perti Komjen (Purn) Nurfaizi yang duduk se­ba­gai Ketua DPP Bidang Ha­n­­kam, May­jen (Purn) Yahya Sa­cawiria (Wa­sekjen), Mayjen (Purn) Moh Noor Aman (Ketua Bappilu), dan Mayjen (Purn) Ferial Sofyan (Ketua DPD DKI). Ada juga May­jen (Purn) Subarda Miharja, Ketua Bappilu PD Jawa Barat yang tersangkut kasus Asabri.

Kader Partai Demokrat ber­pangkat pur­na­wirawan jen­de­ral yang maju sebagai ca­leg ju­ga ada, seperti Mayjen (Purn) Sa­lim Meng­ga (dapil Sulawesi Ba­rat) dan Brigjen (Purn) Is­kandar Ramis (dapil Beng­ku­lu. Se­la­in itu, ada juga yang ber­­pang­­kat kolonel pur­­­na­wi­ra­wan, yakni Kol (Purn) Didik Sal­­mijadi dan Kol (Purn) Jafar Naing­golan. Di­dik duduk se­bagai Ketua DPD Partai De­mo­krat Kalimantan Tengah, se­men­tara Jafar ma­ju sebagai ca­leg Demokrat dari dapil Sumut I.

Menurut sumber se­benarnya banyak pen­siunan jenderal yang ­gabung dengan Partai Demo­krat. Na­mun, karena ada ke­timpangan kepe­mim­pi­nan tersebut membuat mereka me­ngurungkan diri meski merasa sa­tu visi de­ngan SBY se­ba­gai Ketua Dewan Pem­bina. Pa­dahal, se­bagai mantan petinggi militer, mereka sangat potensial untuk membuat ke­majuan di partai.

Mereka, ketika Pi­lpres 2004 se­ba­gian ikut aktif se­ba­gai tim sukses SBY. Di an­ta­ranya Mayjen (Purn) Sam­soeddin (Sek­jen Tim Kampa­nye), Brigjen (Purn) Rubik Mu­kav (Ketua Seksi Pengumpulan dan Pe­ngolahan Data), Mayjen (Purn) Soeprapto (Ketua Seksi Pembinaan, Peng­ga­langan, dan Pengerahan Massa), dan Mayjen (Purn) Sulatin (Koordinator Wila­yah Sulawesi).

Selain itu, ada juga yang Letjen (Purn) Mu­hammad Ma’ruf (Ketua Tim Kam­pa­nye Nasio­nal SBY-JK), man­tan Pangdam Is­kandar Muda Mayjen TNI (Purn) Djali Ju­suf, dan Letjen (Purn) M Jasin. Bahkan, M Jasin lebih memilih Partai Karya Perjuang­an (Pakar Pangan) sebagai tem­pat berlabuh.

Padahal, secara ideologi se­be­narnya M Jasin sangat co­cok de­ngan partai yang nasio­na­lis-re­ ligius itu. Dan, sebagai ka­wan satu lifting saat pendidikan mi­liter, ia mengaku sangat dekat de­ngan SBY. Ma­salahnya, “Demo­krat tidak pernah me­min­ta saja jadi apa-apa,” ujarnya

Makanya, ketika kader-ka­der Pakar Pa­ngan meminta­nya jadi ketua umum, M Ja­sin lang­sung menganggukkan kepala. “Ke­napa saya mau, karena me­reka me­mang anak-anak saya semua. Kalau saya mau cari enak, barangkali saya tidak mau (di partai baru itu),” tandasnya.

Apalagi, sebagai mantan pra­jurit bin­tang tiga dengan se­gepok pengalaman me­mimpin anak buahnya di dinas ke­mi­li­ter­an, ia merasa terpanggil un­tuk menjadi pe­mimpin partai, bukan sekadar anak bu­ah. “Saya sebagai seorang prajurit, maka men­jadi kebanggaan kalau tetap bersama de­ngan anak buah. Jadi, mau kembali ber­sama de­ngan anak buah,” tegasnya.

Namun, ia mengaku tidak ada urusan de­ngan munculnya Ha­di Utomo sebagai pe­megang pu­cuk pimpinan di Demokrat. “Dia itu kan sudah legal, hasil Kong­res De­mo­krat. Kita ini bu­kan orang Partai De­mo­krat. Kita ini relawan untuk partai sendiri, bukan sempalan De­mokrat. Nggak ada soal itu,” ujarnya.

Menurut pengamat militer Wa­wan Pur­wan­to, mantan mi­li­ter yang duduk dalam ke­pe­ngu­rusan partai memang se­ringkali melahirkan persoalan ter­­sendiri. Mereka terbebani oleh perasaan sungkan, apalagi jika ada pe­mimpin partai yang ber­pangkat lebih rendah ke­tim­bang anggota partai. “Ewuh pa­kewuh tidak bisa dihilangkan, tetapi itu bersifat personal se­kali,”

Untuk itu, Wawan me­nya­rankan agar atribut kemiliteran mustinya ditanggalkan ketika seorang tentara sudah pensiun. Tentara yang sudah pensiun, artinya dia menjadi mantan militer, maka mereka sudah menjadi masyarakat biasa.

Menurutnya, wajar jika kemudian karakter militer tetap me­lekat pada seseorang man­tan militer. Hal ini disebabkan oleh lamanya jalur pendidikan ko­mando. Biasanya karakter ini masih tetap menempel di mana pun orang itu berada. “Tapi, kita tidak boleh hanya melihat dari sisi negatif belaka. Baik sisi positif dan negatif harus ber­im­bang,”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: