MASALAH FREEPORT SEBAGAI PENYAKIT WARISAN ORDE BARU

Ramainya reaksi dari berbagai kalangan terhadap berita-berita tentang
Freeport di Papua (dan tambang minyak Cepu yang pengurusannya diserahan
kepada Exxon) menunjukkan kepada kita semua bahwa memang terdapat banyak
sekali ketidakberesan atau persoalan yang harus segera dibenahi oleh negara
dan bangsa kita mengenai masalah tersebut. Bahwa banyak orang dari berbagai
kalangan ikut beramai-ramai mempersoalkan masalah ini adalah suatu hal yang
baik sekali bagi kehidupan bangsa kita dewasa ini, dan bagi generasi kita
yang akan datang.

Sebab, masalah Freeport di Papua berkaitan erat dengan berbagai aspek dari
pandangan politik dan sikap kita semua (terutama sikap para « tokoh »)
terhadap masalah-masalah kepentingan negara dan rakyat, dan  terhadap  hari
kemudian bangsa kita. Masalah Freeport di Papua mengandung persoalan, antara
lain,  bagaimana seharusnya sikap bangsa dan negara kita menghadapi
kebutuhan kerjasama dengan modal asing tanpa merugikan kepentingan rakyat.

Dalam merenungkan berbagai persoalan parah yang timbul di sekitar masalah
Freeport dewasa ini, agaknya perlu bagi kita semua untuk selalu ingat bahwa
kehadiran Freeport di Papua adalah hasil « kerjasama » antara kekuasaan
Suharto dkk di Angkatan Darat (dengan dukungan penuh dari berbagai kalangan
reaksioner yang anti presiden Sukarno dan anti-PKI) dan kekuatan imperialis
AS yang diwakili oleh maskapai raksasa  Freeport McMoRan Copper & Gold, Inc.

 

KONTRAK KARYA TAHUN 1967 ADALAH PENGKHIANATAN

Freeport masuk ke Indonesia dengan fasilitas Suharto bersama-sama «
orang-orang »-nya. Kontrak karya atau persetujuan pertama ditandatangiani
dalam tahun 1967, ketika Suharto sudah mengkhianati  presiden Sukarno dengan
Supersemarnya tanggal 11 Maret 1966. Kontrak karya 7 April tahun 1967 itu
dibikin ketika Suharto berhasil didudukkan (dengan berbagai rekayasa )
sebagai pejabat Presiden (sejak 7 Maret 1967) dan Bung Karno masih belum
sepenuhnya didongkel secara resmi oleh MPRS tahun 1968.

Sebenarnya, kontrak karya dengan Freeport dalam tahun 1967 yang
ditandatangani oleh kekuasaan di bawah Suharto juga merupakan soal yang bisa
menimbulkan pertanyaan tentang keabsahannya, mengingat bahwa antara tahun
1963 sampai 1969, Papua Barat (waktu itu kita sebut Irian Barat) sedang
menjadi daerah perselisihan internasional (international dispute region),
sedangkan dari 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963  merupakan daerah perwalian
PBB di bawah United Nations Temporary Execituvie Authority (UNTEA).

Bagaimanapun juga, tindakan Suharto (dan konco-konconya di Angkatan Darat
dan tokoh-tokoh yang anti Bung Karno dan pro-nekolim waktu itu) menyetujui
kontrak karya dengan maskapai raksasa  Freeport dalam tahun 1967 adalah
tambahan bukti bahwa politik Suharto dan konco-konconya adalah pengkhianatan
terhadap tujuan revolusi 45 dan berbagai politik yang digariskan oleh
presiden Sukarno bersama-sama MPRS (antara lain, UUD 45, Manipol, Trisakti,
singkatnya : Panca Azimat Revolusi), yang orientasi besarnya adalah
anti-imperialisme atau anti-nekolim serta mengutamakan pengabdian kepada
negara dan rakyat..

Apa yang telah dikerjakan oleh pemerintahan Orde Baru dan diteruskan oleh
berbagai pemerintahan sesudahnya (sampai yang sekarang) mengenai Freeport
dan rakyat Papua adalah bertentangan sama sekali dengan tujuan Trikoranya
Bung Karno. Tujuan perjuangan untuk membebaskan Papua (Irian Barat) dari
penjajahan dan menyatukannya dengan RI, yang digelorakan secara
besar-besaran dan bertahun-tahun oleh Bung Karno,  adalah berlawanan seratus
delapan puluh derajat dengan politik Suharto dan konco-konconya.

Agaknya, salah sekali kalau ada orang yang beranggapan bahwa Bung Karno,
yang sejak masa mudanya sudah terkenal sebagai pejuang besar
anti-imperialisme dan anti-kolonialis Belanda, ingin menjalankan
kolonialisme dan menyengsarakan rakyat di Papua (Irian Barat). Dalam
pidato-pidatonya Bung Karno dengan jelas sekali, dan sering sekali,
mengatakan bahwa perjuangan rakyat Indonesia mengenai Irian Barat adalah
justru untuk melaksanakan prinsip menghentikan « exploitation de l’homme par
l’homme » dan « exploitation de la nation par la nation ». (pemerasan
manusia oleh manusia dan pemerasan suatu bangsa oleh bangsa lainnya).

Dari segi ini pulalah kelihatan sekali bahwa banyak sekali politik Suharto
(dan konco-konconya di Angkatan Darat waktu itu) yang berrangkulan dengan
imperialisme AS  dan kekuatan nekolim lainnya bertolak-belakang dengan jiwa
revolusi rakyat Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno.

 

SEANDAINYA BUNG KARNO TIDAK DIKHIANATI ……..

Karena itu, jelas pulalah bahwa seandainya (sekali lagi, « seandainya » !)
presiden Sukarno tidak dikhianati dan digulingkan oleh Suharto dan
konco-konconya di Angkatan Darat, tidak akan muncul persoalan Freeport,
seperti yang kita sama-sama saksikan dewasa ini. (Juga tidak akan terjadi
pelanggaran HAM secara besar-besaran selama puluhan tahun. Juga korupsi
tidak akan merajalela secara ganas di banyak bidang dan di banyak tingkatan.
Juga tidak akan  menjalar dekadensi moral atau  degenerasi mental di
kalangan « atas » masyarakat kita seperti yang dapat kita sama-sama kita
saksikan  selama ini.)

Freeport di Papua adalah simbul yang jelas atau  manifestasi terpusat dari
kerusakan besar yang telah dibikin oleh Suharto bersama-sama kawan-kawan
pendukungnya terhadap negara dan rakyat Indonesia. Karena itu, kalau kita
sekarang  bicara tentang Freeport perlu sekali kita ingat juga bahwa pokok
pangkal masalahnya yalah kontrak karya yang dibuat tahun 1967 di bawah
kekuasaan politik Suharto dkk.

Kontrak karya tahun 1967 telah dengan mudah dibikin oleh Suharto (dan
pendukung-pendukung nya) karena Angkatan Darat sudah menggulung habis-habisan
kekuatan  pendukung  politik presiden Sukarno, terutama PKI, dan makin
tersisihnya Bung Karno sebagai tokoh besar revolusi Indonesia. Kekuatan kiri
di Indonesia,  yang terutama terdiri dari anggota dan simpatisan PKI,
merupakan tanggul besar atau tameng raksasa bagi rakyat Indonesia untuk
mencegah hadirnya neo-kolonialisme, termasuk Freeport.  Justru tanggul besar
atau tameng raksasa inilah yang telah dihancur-leburkan oleh pengkhianatan
Suharto dkk, dengan membunuhi dan memenjarakan jutaan orang  tidak bersalah.

Dilihat dari sudut sejarah dapatlah kiranya ditamsilkan bahwa
penandatanganan kontrak karya dengan Freeport oleh Suharto dkk dilakukan di
atas fondamen yang terdiri dari tumpukan jutaan mayat orang kiri pendukung
politik Bung Karno dan disuburkan dengan pengkhianatan yang tidak
tanggung-tanggung terhadap pemimpin besar rakyat, Bung Karno.

 

BOM WAKTU YANG DITANAM OLEH SUHARTO DKK

Sekarang ini, masalah Freeport muncul lagi sebagai bom waktu yang ditanam
oleh Suharto dkk , tetapi dalam skala yang lebih besar, dan dengan berbagai
aspek yang makin lebih serius dari pada yang sudah-sudah. Kelompok-kelompok
dari  berbagai suku sudah mengobarkan aksi-aksi untuk menuntut perlakuan
yang lebih baik dan lebih adil dari pemerintah RI dan Freeport, meneruskan
perjuangan yang sudah bertahun-tahun mereka lancarkan.  Perjuangan berbagai
suku ini dewasa ini diperkuat oleh aksi-aksi yang dilancarkan para mahasiswa
Universitas Cenderawasih di Papua (juga di berbagai kota besar Indonesia).

Juga berbagai LSM di Indonesia telah dan sedang mengadakan kegiatan atau
aksi-aksi untuk mengangkat masalah kejahatan, pelanggaran HAM,
ketidak-adilan bagi rakyat Papua, dan korupsi di kalangan TNI, untuk «
pengamanan » Freeport. Sejumlah warga Papua, termasuk para mahasiswa sudah
terpaksa minta suaka politik di Australia dan Papua NG.. Ini merupakan
tamparan yang memalukan terhadap muka pemerintah Indonesia yang memang sudah
lama terkenal buruk. Pemanggilan pulang Dubes Indonesia dari Australia
sebagai protes terhadap pemberian suaka politik warga Papua tidak bisa
menutupi berbagai kesalahan dan keburukan yang terjadi di Papua yang
dilakukan sejak rejim militer Orde Baru.

Hiruk-pikuk sekitar masalah Freeport ini adalah akibat politik rejim militer
Orde Baru, yang selama puluhan tahun telah membiarkan maskapai besar Amerika
ini menjalankan pengurasan secara besar-besaran kekayaan bumi Papua dan
menarik keuntungan yang besar dari pertambangan emas, tembaga dan
bahan-bahan mineral lainnya. Selama puluhan tahun Freeport hanya
mendatangkan keuntungan dan kenikmatan bagi pemegang sahamnya, dan sejumlah
orang-orang penting Indonesia yang  terlibat dalam kerjasama dalam  projek
raksasa ini.

Dalam kontrak karya tahun 1967, yang rupanya dibikin terlalu buru-buru dan
sembrono, karena sudah « kebelet » ingin menunjukkan bahwa kekuasaan di
bawah Suharto  berlainan dengan kekuasaan presiden Sukarno,  telah disetujui
bahwa pembagian  saham dalam PT Freeport Indonesia adalah 81,28% untuk
Freeport,  pemerintah Indonesia 9,36% dan PT Indocopper Investama juga 9,
38%. Pembagian saham tersebut sudah menunjukkan kejanggalan yang menyolok,
mengingat bahwa justru pemilik buminya, yaitu negara Indonesia, hanya
mendapat saham yang begitu kecil.

 

HANYA MENGUNTUNGKAN SEGOLONGAN KECIL ORANG

Selama puluhan tahun, karena begitu kecilnya saham pihak Indonesia, maka
pendapatan negara, yang berupa royalti serta  pajak (dan lain-lainnya) pun
dengan sendirinya juga kecil, kalau dibandingkan dengan seluruh keuntungan
Freeport. Dan, yang lebih menyedihkan lagi, pendapatan negara yang relatif
kecil ini pun banyak sekali yang digerogoti oleh korupsi yang merajalela di
kalangan atas dan menengah, baik sipil maupun militer. Tidak  bisa
dibayangkan lagi betapa besar jumlah dana yang berkaitan dengan projek
Freeport ini yang « hilang «  masuk kantong  pejabat-pejabat rejim militer
Orde Baru, dan selama puluhan tahun pula !

Pada masa  Orde Baru, berbagai hal buruk dan janggal tentang Freeport ini
tidak bisa banyak diungkap atau dibongkar berhubung banyak orang (juga  di
kalangan Orde Baru sendiri) menganggap bahwa maskapai raksasa Amerika ini
punya hubungan yang erat sekali   dengan Suharto dan  keluarganya atau
konco-konco dekatnya (ingat, antara lain Ibnu Sutowo, Bob Hasan, Tommy
Suharto, Prabowo, Humpuss, Nussamba.)

Tetapi, sekarang, bom waktu  yang ditanam tahun 1967 oleh Suharto dan
konco-konconya di Angkatan Darat (wakktu itu) mulai meledak, yang sulit
diramalkan sampai sejauh mana buntutnya atau apa saja yang bisa menjadi
akibatnya di kemudian hari.

 

PERLU PENINJAUAN KEMBALI KONTRAK KARYA

Penyelesaian masalah Freeport di Papua dewasa ini membutuhkan ikut sertanya
masyarakat Papua secara sungguh-sungguh dan aktif (antara lain lewat:
MRP-Majelis Rakyat Papua, DPRP- Dewan Perwakilan Rakyat Papua, organisasi
mahasiswa Papua). Di samping itu pemerintah perlu memperhatikan pendapat dan
suara-suara yang dilontarkan oleh berbagai organisasi dan LSM Indonesia
non-Papua yang selama ini memperjuangkan kepentingan rakyat Papua dan
mengkritik berbagai kebijakan yang tidak adil  atau buruk tentang Freeport.

Gencarnya perlawanan masyarakat Papua dan tajamnya kritik berbagai kalangan
di Indonesia mengenai Freeport mengharuskan pemerintah SBY mengambil
tindakan-tindakan yang mendasar untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang
sudah dilakukan sejak puluhan tahun oleh Orde Baru. Perlakuan yang lebih
adil bagi kepentingan masyarakat Papua adalah kunci untuk penyelesaian
masalah yang sudah menjadi semakin rumit sekarang ini. Untuk ini pemerintah
SBY perlu berani memaksakan  peninjauan kembali kontrak karya dengan
Freeport sehingga kehadirannya di Papua betul-betul ikut mendatangkan
keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Papua dan juga bagi negara dan
rakyat Indonesia lainnya.

Masalah Freeport tidak bisa diselesaikan dengan pola dasar fikiran Orde
Baru, dan juga oleh orang-orang yang bermental seperti Suharto dkk. Sebab,
tokoh-tokoh Berkely Maffia, CSIS, ICMI serta banyak kalangan intelektual
dari berbagai lembaga yang menyokong rejim militer Orde Baru ( seperti DPR
dan MPR), telah diam seribu bahasa dan berpangku tangan saja selama puluhan
tahun Orde Baru terhadap berbagai keburukan kebijakan pemerintah yang
berkaitan dengan Freeport.

Dalam arus besar perlawanan sedunia menentang neo-liberalisme dan
globalisasi, perjuangan kita bersama menentang ketidak adilan Freeport
merupakan satu bagian yang penting.  Pengalaman revolusioner presiden Hugo
Chavez di Venezuela dan presiden Evo Morales di Bolivia dalam membela
kepentingan rakyat kecil melawan penghisapan modal-modal raksana Amerika
(dan negara-negara lainnya) menunjukkan bahwa di bawah pimpinan politik yang
benar-benar untuk kepentingan rakyat banyak, modal raksasa seperti Freeport
pun akhirnya bisa dilawan.

Agaknya, arah inilah yang harus sama-sama kita tempuh !

 

Paris, 26 Maret 2006

 

Tambahan : untuk mendapat informasi yang agak lengkap tentang
masalah-masalah Freeport dan Exxon harap disimak kumpulan berita ; “Sekitar
masalah Freeport di Papua” dan “Tentang Exxon dan harga diri bangsa”.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: